Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Kecil, Baru 1,54 Persen

"Di bidang kesehatan kita melihat implementasinya masih sangat kecil (baru 1,54 persen) meski anggaran sudah naik jadi Rp 87,5 triliun. Kita melihat implementasinya masih perlu diperbaiki," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani pun memaparkan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 masih tersendat. Hambatan tersebut bisa saja berupa hal-hal administrasi dan porses verifikasi dalam penyaluran insentif tenaga kesehatan,

Selain itu, juga terkait realisasi penyaluran biaya klaim perawatan pasien yang belum terproses verifikasinya.

"Jadi ada gap antara realisasi keuangan dan fisik dengan anggaran yang disediakan maupun pelaksanaannya. Kami harap bisa akselerasi oleh gugus tugas, Kemenkes dan (pemerintah) daerah," ujar dia.

Beberapa pos anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan pandemi pun belum menunjukkan serapan yang maksimal.

Misalnya insentif dunia usaha yang baru 6,8 persen dari Rp 120,61 triliun, insentif UMKM baru 0,06 persen dari Rp 123,46 triliun, serta untuk anggaran sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah baru 3,65 persen dan Rp 106,11 triliun.

Adapun anggaran untuk korporasi yang sebesar Rp 53,57 triliun belum terealisasi sama sekali.

"Pembiayaan korporasi kita masih belum ada realisasi sampai saat ini. Kami fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa operasional untuk membantu dunia usaha. Untuk sektoral dan pemda, kami terus lakukan komunikasi dengan pemda agar penyelesaian regulasi dan program padat karya K/L bisa segera dilakukan untuk bisa membantu kegiatan ekonomi di kuartal III dan kuartal IV," ujar dia.

Adapun untuk bantuan sosial dia mengatakan, realisasinya telah mencapai 28,63 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 203,9 triliun.

Sri Mulyani memaparkan hingga Mei 2020 pemerintah telah menyalurkan belanja bantuan sosial ( bansos) sebesar Rp 61,4 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 30,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 54 triliun. Lonjakan realisasi penyaluran bansos tersebut terjadi lantaran pemerintah memang meningkatkan anggaran belanja bansos untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap pelemahan perekonomian.

"Belanja bansos mengalami kenaikan tinggi karena untuk bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).