Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu "Nothing"

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.

Sehingga, total anggaran pemindahan ibu kota pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 38,91 miliar.

"Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Suharso mengatakan, penganggaran dilakukan untuk melanjutkan pekerjaan master plan yang sudah berlangsung tahun ini.

Pihaknya mengatakan, pemerintah saat ini juga sedang menimbang-nimbang untuk melanjutkan proses pengerjaan rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab, pembangunan ibu kota baru dianggap bisa menjadi penghela atau pemaucu roda perekonomian.

"Yang di mana, dengan modal itu bisa melakukan reproduksi yang luar biasa, sama sekali bukan untuk APBN," ujar dia.

"Memang APBN kita akan perlukan untuk infrastruktur dasar, tapi tidak terlalu besar dan bersifat multiyears," ujar dia.

Untuk diketahui, Bappenas meminta anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam pagu indikatif 2021. Selain untuk program perencanaan pembangunan nasional yang mencapai 50,4 persen, ada pula program dukungan manajemen sebesar Rp749,14 miliar atau 49,6 persen.

Suharso mengatakan pemindahan ibu kota bisa berdampak berputarnya roda perekonomian di daerah. Tak hanya itu, Indonesia juga bisa menarik banyak investasi untuk masuk karena besarnya proyek pembangunan di lokasi ibu kota baru tersebut.

"Contoh pembangunan infrastruktur di sana atau gedung, minimal orang butuh batu. Tidak ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Sehingga terjadi trading dari pulau ini ke pulau lain, kargonya jalan, orangnya yang hidup, dan supporting activity hidup," ujar dia.