Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Kemenkeu Sudah Perkirakan di Anggaran

Penambahan itu menyebabkan kini ada 59.394 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Untuk penanganan pandemi tersebut, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Dari jumlah anggaran tersebut, sebesar Rp 87,5 triliun digunakan untuk penanganan kesehatan.

Pemerintah pun belum memertimbangkan untuk menambah anggaran penanganan kesehatan. Pasalnya, anggaran tersebut sudah memerkirakan peningkatan jumlah kasus penularan virus hingga akhir tahun.

"Memang sekarang kondisi yang positif makin tinggi karena test yang dilakukan semakin banyak. Yang ketemu semakin banyak, tapi sebenarnya rasionya sama," ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa dalam video conference, Jumat (3/7/2020).

"Uang yang kita anggarkan Rp 87,5 triliun, sudah memerkirakan itu," jelas dia.

Kunta menjelaskan, dalam merancang anggaran penanganan pandemi, pemerintah telah melakukan modeling terkait skenario penularan Covid-19 hingga akhir tahun.

Meski tak mengungkapkan secara rinci, modeling mencakup jumlah penularan, jumlah pasien yang bakal masuk ke rumah sakit, hingga anggaran yang dibutuhkan oleh rumah sakit.

"Jadi kita sudah memerkirakan baiya kesehatan untuk penanganan corona itu Rp 65,,8 triliun, itu sudah untuk menampung pasien-pasien yang belum terjadi sekarang," jelas dia.

Sebagai rincian, dengan besaran anggaran Rp 87,5 triliun, jika dirinci pemerintah telah mengalokasikan biaya kesehatan dalam penanganan pandemi corona sebesar Rp 65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian Rp 300 miliar.

Kemudian, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp 3 triliun, untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

Untuk realisasi anggaran kesehatan hingga 24 Juni 2020 4,68 persen dari Rp 87,55 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menilai, realisasi belanja anggaran kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun yang masih rendah tak semata-mata tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bendahara Negara itu mengatakan, serapan anggaran yang masih rendah karena untuk beberapa bidang, proses pencairan anggaran perlu dilakukan secara bertahap.

"Ada yang berpersepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Enggak juga, karena ada jalurnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa (30/6/2020).