2 Alasan Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menegaskan kalau tahun ini pemerintah tidak akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2020 (CPNS 2020).

"Karena (tahapan) ujian wawancara dan lain-lain ditunda karena Covid-19. Keputusan untuk (ujian penerimaan CPNS) 2021 belum ada. Masih proses," kata Tjahjo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2020).

Selain itu, pemerintah juga sementara waktu meniadakan penerimaan peserta didik di sekolah-sekolah kedinasan. Kendati demikian, lanjut dia, ada sekolah kedinasan yang mendapat pengecualian seperti Akmil, Akpol, dan sekolah kedinasan BIN.

Berikut beberapa alasan pemerintah tiadakan penerimaan CPNS di 2020:

1. Seleksi CPNS 2019 molor

Pandemi virus corona membuat seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Seleksi CPNS 2019 baru menyelesaikan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sampai saat ini, pemerintah belum juga mengumumkan kapan waktu penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Padahal jika mengacu jadwal, proses seleksi seharusnya sudah rampung pada Mei, termasuk pemberkasan.

Tes SKB sendiri terbilang panjang di sejumlah instansi, baik pusat maupun daerah, karena adanya beberapa tahapan, di antaranya tambahan tes berupa tes psikologi, tes fisik, hingga wawancara.

2. Ketersediaan anggaran

Tjahjo menyebut, penundaan penerimaan CPNS juga dilakukan karena pertimbangan anggaran. Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan pengetatan anggaran setelah pandemi Covid-19.

"Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS. Kemungkinan baru dibuka CPNS pada 2020. Alokasi belum bisa ditentukan. Nanti melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran," jelas Tjahjo.

Melihat situasi saat ini, Tjahjo mengatakan ada kemungkinan pembukaan ujian penerimaan CPNS pada tahun 2021 atau 2022.

"Namun, alokasi belum bisa ditentukan melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan bahwa prinsipnya adalah menunggu kebutuhan dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta berapa ketersediaan anggaran.

"Keputusan untuk (ujian penerimaan CPNS) 2021 belum ada. Masih proses," kata dia.

Kemenkeu stop rekrutmen CPNS dan mahasiswa STAN

Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen pegawai melalui jalur CPNS.

Di sisi lain, Kemenkeu jga bakal melakukan moratorium mahasiswa PKN STAN pada tahun 2020. Moratorium rekrutmen mahasiswa STAN juga bisa diberlakukan pada tahun berikutnya.

Sebab tahun ini, Kemenkeu dalam rencana strategis nasional 2020-2024 bakal menerapkan kebijakan minusgrowth dalam hal jumlah pegawainya. Artinya, Kemenkeu tidak akan menambah jumlah pegawai dalam lima tahun ke depan.

"Moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020-2024, sementara moratorium mahasiswa STAN dilakukan pada tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya dalam hal diperlukan sebagai dukungan upaya pencapaian target minus growth," tulis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Di dalam peraturan tersebut dijelaskan, Kemenkeu menargetkan setidaknya terdapat penurunan pegawai sebanyak 800 hingga 1.800 orang per tahun dalam 5 tahun ke depan.

Jumlah PNS Kemenkeu pada tahun 2024 mendatang bakal sebanyak 75.263 orang. Sementara per 1 Januari 2020 ini jumlah PNS Kemenkeu sebanyak 82.451 orang.

Artinya, dalam lima tahun ke depan setidaknya 7.188 pegawai Kemenkeu akan berkurang, baik dikarenakan pensiun serta keluar selain karena pensiun.

"Minus growth di sepanjang periode lima tahun ke depan ditargetkan pada rentang -1,2 persen hingga -2,2 persen per tahun dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 sampai dengan 1.800 orang," jelas PMK itu.

Kebijakan minus growth tersebut pun bakal dilaksanakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dan enterprise architecture (EA), serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan pegawai.

"Kebijakan minus growth secara konsisten ini diharapkan membuat Kemenkeu menjadi institusi yang lebih ramping (lean) dan lebih efisien dalam melaksanakan proses bisnisnya karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dengan rasio belanja pegawai yang terkendali," jelas Kemenkeu.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Bambang P. Djatmiko)