[POPULER MONEY] Syarat UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta | Nauru, Negara Kaya yang Jatuh Miskin

Salah satunya adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM senilai RP 2,4 juta per pelaku usaha. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha agar bisa memperoleh bantuan tersebut.

Berita mengenai persyaratan memperoleh BLT dari pemerintah menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Sabtu (16/8/2020). Berita lain yang juga terpopuler adalah kisah negara Nauru yang kini menjadi miskin. Berikut daftar berita selengkapnya:

1. Prosedur Lengkap Cara dan Syarat UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta

Pemerintah menyatakan bahwa program dana hibah atau bantuan langsung tunai ( BLT) produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) berlaku bagi semua sektor. Cara dan syarat UMKM dapat BLT Rp 2,4 juta sudah ditetapkan.

Bantuan ini bertujuan agar ada penyebaran yang proporsional terkait stimulus pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui pemerintah menyasar 12 juta pelaku UMKM untuk menerima bantuan UMKM Rp 2,4 juta ini. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan BLT ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2020 mendatang. Bagaimana syarat lengkapnya? Silakan baca di sini.

2. Kisah Nauru, Negara Kaya Raya yang Kini Jatuh Miskin

Penahkah mendengar Nauru? negara pulau ini bisa dikatakan terdengar asing bagi telinga banyak orang di Indonesia . Ini wajar, karena negara pulau ini sangat kecil dan hampir tak memiliki peran signifikan dalam dunia internasional.

Padahal jika menilik ke belakang, tepatnya pada era tahun 1980-an, Nauru adalah satu negara paling makmur di dunia. Namun dalam beberapa tahun kemudian, statusnya melorot menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Dilansir dari The Guardian, Sabtu (15/8/2020), negara dengan luas pulau utama hanya 21 kilometer persegi ini merupakan satu di antara negara kepulauan terkecil di Pasifik dengan populasi penduduk tak sampai 10.000 orang.

Bekas koloni Inggris ini tercatat pernah jadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi secara global, sehingga sempat membuat iri banyak negara-negara tetangganya. Selengkapnya, silakan baca di sini.

3. Media Asing Sorot Penanganan Covid-19 RI, Erick Thohir: Lucu, Tidak Adil

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyinggung pemberitaan media asing yang menggambarkan Indonesia gagal total menangani pandemi Covid-19.

Padahal, bila mengacu pada data angka kematian dibanding dengan jumlah populasi, Indonesia tidak seburuk negara lain, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan India.

"Nah, ini yang lucu, kadang-kadang asumsi di luar negeri ini kayaknya kita gatot, gagal total. Ya, kalau kita dibandingkan dengan negara yang jauh lebih kecil populasinya, yang sepersepuluh, tidak fair. Apalagi kita ini kepulauan, bukan semua daratan," kata Erick dalam diskusi daring, Sabtu (15/8/2020). Selengkapnya silakan baca di sini.

4. Siang Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka, Kuota 800.000 Orang

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengumumkan pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 5 akan dibuka siang ini pukul 12.00 WIB.

Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menyatakan, pendaftar yang gagal di gelombang 4 masih berkesempatan untuk mencoba di gelombang 5.

"Pendaftaran gelombang 5 akan dibuka pada hari Sabtu, (15/8/2020), pukul 12.00 WIB. Mereka yang belum menjadi penerima Kartu Prakerja dapat mendaftar di gelombang 5," ujarnya mengutip siaran resminya, Sabtu (15/2020). Selengkapnya, silakan baca di sini.

5. Luhut: India Lockdown, Ekonominya Jeblok!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah selalu mengambil keputusan secara terukur karena memiliki data dan informasi, yang paling lengkap.

"Kami kan punya informasi yang paling lengkap. Jadi, proses pengambilan keputusan tidak akan mungkin orang lebih baik dari kami," kata Luhut dilansir dari Antara, Sabtu (15/8/2020).

"Data-data, informasi, dan intelijen kami punya lebih baik sehingga pengambilan keputusan betul-betul dilakukan secara terukur," kata dia lagi.

Ia juga menyebut dengan informasi yang lengkap dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang rinci dan tidak ragu mengecek langsung hingga tingkat bawah, kebijakan akan diputuskan secara terukur. Selengkapnya silakan cek di sini.