Menkop Teten Bakal Alihkan Anggaran Subsidi Bunga ke BLT UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sebagian anggaran subsisi bunga kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

Salah satunya ke program bantuan langsung tunai atau BLT UMKM.

Ia mengungkapkan, langkah ini diambil sebab anggaran subsidi bunga yang jadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tersebut, serapannya rendah. Serapan subisidi bunga diperkirakan hanya Rp 6 triliun dari alokasinya yang sebesar Rp 35 triliun.

"Realisasinya memang agak rendah penyerapan subsidi bunga KUR maupun non-KUR, saat ini baru Rp 1,18 triliun, dan komite PEN mensimulasi kemungkinan terserap Rp 6 triliun, estimasi awal terlalu besar," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Oleh sebab itu, pihaknya tengah berupaya mengalihkan sisa anggaran subsidi bunga untuk terserap ke pos anggaran lainnya. Seperti untuk menambah jumlah penerima program Banpres Produktif atau BLT UMKM Rp 2,4 juta.

Saat ini, pemerintah menargetkan 12 juta UMKM menjadi penerima bantuan modal kerja tersebut dengan total anggaran Rp 22 triliun. 

Adapun Kemenkop UKM sudah menerima data sekitar 17 UMKM yang mengajukan diri sebagai penerima bantuan.

Teten mengatakan, rencana ini sedang ia komunikasikan dengan Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin untuk bisa disetujui.

"Jadi nanti akan ada bujet yang bisa kita alihkan, kami sedang melobi Ketua PEN," imbuhnya.

Selain untuk BLT UMKM, rencananya anggaran kelebihan dari program subsidi bunga juga akan dialihkan untuk memperkuat penyerapan produk dari petani, nelayan, dan peternak dalam negeri.

"Kemudian ini juga untuk beli produk pangan dari rakyat yang tidak terserap oleh pasar. Ini sedang kami susun rencananya," kata Teten.

Untuk diketahui, total anggaran PEN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun.