Perppu Reformasi Keuangan Dinilai Tak Logis, Cederai Independensi Bank Sentral...

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajad H. Wibowo mengatakan, penerbitan Perppu tentang reformasi sistem keuangan bisa membahayakan stabilitas fiskal dan moneter.

"Rencana Perppu reformasi keuangan tidak logis, tidak jelas efektifitasnya, pada sektor tertentu membahayakan stabilitas fiskal dan moneter," katanya dalam diskusi finansial Stabilitas Sektor Finansial dan Perppu Reformasi Keuangan secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Drajad mengemukakan 7 alasan mengapa Perppu reformasi keuanhan menjadi tidak logis. Alasan pertamanya adalah tidak ada satupun negara yang merombak struktur otoritas keuangannya di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan moneter di berbagai negara tetap berperan independen, Inggris tetap dengan Bank of England (BoE), Malaysia tetap dengan Bank Negara Malaysia, begitu pun Singapura diatur dengan Monetary Authority of Singapore (MAS).

"Kalau pemerintah jadi menerbitkan Perppu reformasi keuangan, kita jadi negara yang aneh. Ekonomi terancam resesi tapi kita bongkar pasang sistem keuangannya," tutur dia.

Bahkan, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih anjlok dan mengalami resesi pun tidak melakukan perombakan. Apalagi, perombakan sistem keuangan bukan best practice internasional.

Di masa pandemi, negara-negara di dunia justru menempuh jalur ganda, yakni memperbaiki penyebaran pandemi sekaligus mengucurkan stimulus ekonomi yang masif. Tidak ada wacana perombakan sistem keuangan yang mencederai independensi moneter.

"PEN sendiri merupakan praktik terbaik internasional. Dari strategi itu, tidak ada satupun yang menyebutkan bongkar pasar struktur dan sistem keuangan moneter. Ekonomi kita lebih bagus dibanding negara lain, buat apa harus bongkar pasang?," tegasnya.

Menurutnya, justru pemerintah akan terkesan panik dan sedang bingung. Kesan seperti itu akan membuat pasar finansial kembali anjlok dan investor jadi kabur.

Selain itu, penerbitan Perppu reformasi keuangan membuat Indonesia tak mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagai negara demokrasi.

Sebab semua negara maju yang menganut sistem demokrasi, menjunjung tinggi independensi dalam setiap kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral.

"Di Inggris misalnya, Menteri Keuangan bahkan ratu pun tidak bisa intervensi BoE. Di AS, Presiden Trump tidak berhak mengintervensi kebijakan The Fed. Semua percaya kebijakan keuangan dan moneter harus diambil berdasarkan analisis valid. Bukan merupakan kebijakan politik," pungkasnya.