Anggota DPR Ini Kritik Anggaran Bengkel Alsintan Kementan Rp 738 Juta per Desa

Bantuan perbengkelan akan diberikan pada 18 desa yang ada di 18 kabupaten, dengan masing-masing desa mendapatkan anggaran Rp 738 juta.

Program ini pun langsung mendapat sorotan dari Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementan pada hari ini, Senin (21/9/2020).

Ketua Komisi IV dari fraksi PDIP Sudin menilai program ini memakan banyak anggaran namun tidak siginifikan manfaatnya. Bahkan, ia meminta Direktur Jenderal PSP Kementan Sarwo Edhy agar program ini dibatalkan.

"Saudara Dirjen, saya minta itu dibatalin! Enggak ada itu! Masa satu desa dikasih Rp 738 juta untuk bengkel? Saya bilang dari kemarin, Anda saja kalau beli motor atau mobil, pasti ada akta service-nya, masa ini satu desa dikasih Rp 738 juta untuk bangun gedung (bengkel) dan beli alat? Tolong Pak, tolong Pak!" tegas Sudin.

Dalam kesempatan tersebut, Sarwo Edhy menjelaskan, bahwa besaran nilai bantuan perbengkelan tersebut mencakup kebutuhan membangun gedung bengkel dan membeli peralatan. Bantuan ini pun ditujukan bagi kelompok kerja (pokja) dengan kinerja terbaik dari satu kabupaten.

"Yang mengelola pokja di kabupaten. Pokja yang memang sudah jalan dan penilaian pusat itu baik. Jadi satu kabupaten satu, yang paling bagus," jelas Sarwo.