"Ngegas" Anggaran Rp 1.200 Triliun Jelang Garis Finis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan belanja negara dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020. Adapun anggaran belanja Rp 1.200 triliun tersebut merupakan belanja pemerintah pusat dan daerah.

"Kami masih ada lebih dari Rp 505 triliun APBD yang harus diselesikan, dan lebih dari Rp 700 triliun dari APBN, sehingga total kombinasinya itu ada lebih dari Rp 1.200 triliun untuk kuartal IV," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan di rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Jika dirinci hingga kuartal III, belanja pemerintah pusat baru Rp 1.211,4 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun. Sementara belanja APBD baru Rp 575,45 triliun dari Rp 1.080,71 triliun.

Dia pun menilai pada kuartal III pemerintah telah menggenjot anggaran belanja dan memberikan dampak yang signfikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia berharap akselerasi belanja akan terus meningkat untuk mendukung pembalikan perekonomian.

Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal III yang sudah membaik meski masih tercatat negatif jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Dia pun berharap pembalikan ekonomi yang sudah terlihiat di kuartal III, lalu bisa berlanjut di akhir tahun ini. Di samping itu, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Program PEN juga akan terus kita fokuskan, dan tidak hanya sekadar membelanjakan, tapi kita juga akan melihat dengan berbagai survei dampaknya dan tentu dari sisi targeting-nya," jelas dia.

Saat ini realisasi anggaran program PEN sudah Rp 383,01 triliun atau 55,1 persen dari pagu yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, penyerapan anggaran PEN mengalami akselerasi luar biasa di kuartal III, dan diharapkan bisa terus berlanjut.

Apabila dirinci, realisasi anggaran kesehatan sudah Rp 34,07 triliun atau 35 persen dari pagu, perlindungan sosial Rp 181,11 triliun atau 77,3 persen dari pagu, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 32,47 triliun atau 49,2 persen dari pagu.

Kemudian, untuk dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terealisasi Rp 95,23 triliun atau 82,9 persen dari pagu, insentif usaha sebesar Rp 38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu, dan pembiayaan korporasi Rp 2,001 triliun atau 3,2 persen dari pagu.

"Beberapa program baru akan tersalur pada November 2020, seperti subsidi bantuan gaji termin kedua," ujar dia.