Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Rilis Laporan, Kemenkeu Catat Belanja Pajak 2019 Capai Rp 257,2 Triliun

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, laporan belanja perpajakan 2019 berisi estimasi atas jumlah dukungan pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha.

"Publikasi tahun ini merupakan wujud kontinuitas transparansi fiskal serta akuntabilitas pemerintah kepada publik terkait kebijakan insentif perpajakan," ujar Febrio dalam keterangan resminya, Jumat (1/1/2021).

Secara umum, belanja perpajakan adalah potensi penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan dalam suatu tahun tertentu sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari ketentuan perpajakan umum (benchmark tax system).

Ketentuan khusus itu antara lain dalam bentuk pajak tidak terutang, pajak dibebaskan, pengurangan tarif pajak, dan sebagainya yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (revenue forgone).

"Nilai belanja perpajakan tahun 2019 di estimasi mencapai Rp 257,2 triliun, atau sekitar 1,62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," ungkapnya.

Dia mengatakan, jumlah tersebut meningkat sebesar 14,24 persen dari nilai belanja perpajakan tahun 2018 yang sebesar Rp 225,2 triliun atau sekitar 1,52 persen dari PDB.

Berdasarkan jenis pajaknya, bagian terbesar belanja perpajakan di 2019 berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 166,9 triliun atau 64,9 persen dari total estimasi belanja perpajakan.

"Sebagian besar belanja perpajakan PPN dan PPnBM ini terkait dengan upaya pengurangan beban pajak pengusaha kecil," katanya.

Sementara berdasarkan penerimanya, belanja perpajakan paling banyak dimanfaatkan oleh dunia usaha dengan porsi 50,9 persen, dan bagi rumah tangga porsinya 49,1 persen.

Belanja perpajakan juga diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan fungsi. Secara tujuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan UMKM menjadi yang terbesar dalam belanja perpajakan 2019 dengan nilai masing-masing Rp 142,4 triliun dan Rp 64,7 triliun.

"Nilai yang cukup besar untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pengecualian barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan dari pajak (PPN dan PPnBM)," jelas Febrio.

Adapun berdasarkan fungsi, belanja perpajakan 2019 paling besar ditujukan untuk fungsi ekonomi mencapai Rp 152,1 triliun atau 59,1 persen dari total belanja perpajakan. Lalu diikuti fungsi pelayanan umum sebesar 12,9 persen, perlindungan sosial 11,6 persen, kesehatan 8,3 persen, dan pendidikan 5,7 persen.

"Hal itu mengafirmasi besarnya dukungan pemerintah untuk bidang-bidang prioritas tersebut, sebagai tambahan atas sisi alokasi belanja negara yang besar untuk fungsi APBN ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, sejalan dengan reformasi perpajakan yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan, maka evaluasi terhadap efektivitas kebijakan belanja perpajakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Oleh sebab itu, publikasi laporan belanja perpajakan diharapkan bisa melengkapi informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi, baik yang dilakukan oleh internal pemerintah maupun pihak eksternal, seperti dari akademisi maupun masyarakat luas.

“Saya mengharapkan laporan ini dapat terus dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan," kata Sri Mulyani.

"Dengan memahami laporan ini, masyarakat luas dan dunia usaha dapat turut serta mengawasi pemanfaatan dari berbagai insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2021/01/01/144826126/rilis-laporan-kemenkeu-catat-belanja-pajak-2019-capai-rp-2572-triliun

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Whats New
RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

Whats New
Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Whats New
PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Whats New
Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Whats New
Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Whats New
Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Whats New
Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Whats New
Soal Kondisi Asuransi Jasindo, OJK Masih Tunggu Audit Laporan Keuangan

Soal Kondisi Asuransi Jasindo, OJK Masih Tunggu Audit Laporan Keuangan

Whats New
Sri Mulyani: Bukan RI yang Situasinya Tidak Baik-baik Saja, tapi AS dan Eropa

Sri Mulyani: Bukan RI yang Situasinya Tidak Baik-baik Saja, tapi AS dan Eropa

Whats New
Menakar Pergerakan Aset Kripto Usai The Fed Kerek Suku Bunga Acuan

Menakar Pergerakan Aset Kripto Usai The Fed Kerek Suku Bunga Acuan

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Negosiasi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Tak Ganggu 'Timeline'

Stafsus Erick Thohir Sebut Negosiasi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Tak Ganggu "Timeline"

Whats New
Melihat Kinerja Keuangan Pertamina Geothermal Energy yang Bakal IPO

Melihat Kinerja Keuangan Pertamina Geothermal Energy yang Bakal IPO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+