Rapat dengan Mentan, Komisi IV DPR Soroti Naiknya Harga Kedelai dan Daging Sapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI guna membahas program dan isu yang berkembang di sektor pertanian.

Rapat dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran Eselon I Kementan.

Dalam rapat tersebut, terdapat dua komoditas yang menjadi sorotan Komisi IV, yakni mahalnya harga kedelai dan daging sapi.

"Mencermati pasar pada minggu ini, terdapat dua komoditas pertanian strategis yang timbulkan polemik, yaitu kedelai dan daging sapi," ujar Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin dalam rapat, Senin (25/1/2021).

Sudin mengatakan, persoalan harga memang bukan menjadi ranah Kementan.

Namun, tetap saja kementerian teknis tersebut bertanggungjawab atas tingkat produksi dalam negeri.

Sebab, gejolak harga yang tengah terjadi tak lepas dari ketergantungan Indonesia akan impor kedua komoditas tersebut, mengingat tingkat produksi lokal yang rendah.

"Kalau kedelai Kementan tidak pernah dilibatkan dalam regulasi, tetapi tugasnya adalah memproduksi kedelai, apabila dananya cukup," kata Sudin.

Terkait daging sapi, lanjut Sudin, dalam tiga tahun terakhir anggaran yang dikeluarkan Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan (PKH) jumlahnya terbilang cukup besar dibanding direktorat lain di Kementan.

Sayangnya, persoalan daging sapi tetap tak terselesaikan dan kenaikan terus terjadi berulang.

Menurut Sudin, hal ini turut mempertanyakan peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dalam mendorong produksi lokal.

"Timbul pertanyaan, bagaimana peranan Balitbangtan dalam kembangkan sapi potong? Pikirkan produksi sapi, bagaimana penggemukannya dan jenisnya apa. Kalau perlu impor bibit yang bagus, ya impor," ungkap dia.

"Kemarin saya bilang, jangan hanya fokus pada pengembangan benih cabai. Tapi pikirkan juga bagaimana bisa dapat mengembangan produksi kedelai dan juga sapi," tambah Sudin.

Oleh sebab itu, Komisi IV berharap Kementan bisa merencanakan dan menjalankan program di 2021 dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan.

Hal ini untuk memastikan efektivitas anggaran sehingga hasil dari program bisa maksimal bagi ketahanan pangan.

"Kegiatan harus benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga bisa dilaksanakan oleh petani. Begitu juga dengan penyaluran bantuan pemerintah, harus sesuai kebutuhan di daerah," kata Sudin.

Seperti diketahui, mahalnya kedelai dan daging sapi menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.

Hal itu pun sempat memicu mogok produksi oleh perajin tahu dan tempe, serta mogok jualan oleh pedagang daging sapi.

Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) melakukan aksi mogok produksi pada 1-3 Januari 2021. Sementara, pedagang sapi di wilayah Jabodetabek mogok jualan pada 20-22 Januari 2021.