Wamen BUMN: Lembaga Pengelola Investasi Akan Beroperasi Penuh Akhir Februari 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) ditargetkan bisa beroperasi penuh paling cepat pada akhir Februari 2021).

Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, saat ini kelima dewan pengawas yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo tengah proses memilih dewan direksi LPI.

“Saat ini dewan pengawas dalam proses memilih dewan direktur yang diharapkan dalam beberapa minggu ke depan sudah bisa ditetapkan untuk bisa beroperasi penuh di akhir Februari atau awal Maret,” ujar Tiko dalam webinar, Kamis (28/1/2021).

Tiko menjelaskan, LPI akan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan investasi. Sehingga, tidak akan ada intervensi dari BUMN maupun pemerintah.

“Dari segi strategi investasi tentunya ekuitas awal dari pemerintah dan akan dileverage dengan ekuitas swasta,” kata mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.

Tiko menambahkan, sudah ada beberapa investor asing yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

Mereka berminat investasi di proyek infrastruktur di Tanah Air.

“Dalam hal ini di media kita sudah mendengar beberapa pihak yang tertarik. Misalnya dari Jepang, Amerika, Abu Dhabi yang menjadi partner awal untuk berdiskusi dan beberapa partner swasta seperti dana pensiun dari Kanada dan Belanda yang juga telah menunjukan minatnya kepada aset-aset seperti jalan tol,” ungkapnya.

Tiko memaparkan, investasi dari para investor ini akan bersifat medium hingga long term.

Diperkirakan minimal waktunya dari 5 sampai 7 tahun dan mungkin bisa 10 sampai 20 tahun.

“Asetnya di awal-awal hampir seluruhnya aset domestik dan kita harapkan di aset-aset ini INA akan bertindak sebagai controling dan aktif mengelola aset ini. Jadi bukan sebagai investor pasif. Namun akan menjadi pengelola aset ini secara aktif bersama investor baik dari sektor finansial maupun sektor strategis,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara pada hari Rabu (27/1/2021).

Pelantikan tersebut dilakukan setelah pemerintah merampungkan proses seleksi Dewan Pengawas dari unsur profesional yang ditutup dengan konsultasi dengan DPR RI.

Pelantikan Dewan Pengawas LPI dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/P tahun 2021.

Tiga nama Dewan Pengawas dari unsur profesional akan melengkapi lima kursi Dewan

Pengawas yang 2 di antaranya telah dijabat secara ex-officio oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan dan Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Adapun dari unsur profesional, Dewan Pengawas LPI terdiri dari Haryanto Sahari, Darwin Cyril Noerhadi, dan Yozua Makes.