Hingga April 2021, PT Pos Akan Salurkan Bansos Tunai Rp 12 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) akan menyalurkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 12 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Januari hingga April 2021.

Senior Vice President Sales dan Marketing PT Pos Indonesia Haris Husein mengatakan, penyaluran BST itu merupakan penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Penerima BST ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS yang bersumber dari data ajuan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami sudah melakukan distribusi dengan tiga cara, pertama disalurkan di kantor pos, lalu kantor pos menyalurkan ke lokasi yang banyak KPM-nya, dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah, baru yang ketiga mengantar langsung ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas," ujar Haris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/2/2021).

Haris menjelaskan, dalam penyaluran BST ini, pihaknya melakukan inovasi melalui aplikasi Pos Biro Mobile.

Hal itu, dilakukan untuk menghindari penyimpangan atas penyaluran program ini.

"Dalam proses pertanggungjawabannya, kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM, yang memuat informasi syarat dan informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya. Proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code serta rencananya akan menggunakan teknologi pengenal wajah 2021 ini,” kata dia.

Kebijakan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia mendapat apresiasi dari Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Betul di Kota Bogor kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PT Pos Indonesia agar kita pastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan," kata Bima.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk melakukan verifikasi data secara berkala.

Sehingga manfaat bansos tunai untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai.

"Jadi, poin saya adalah screening kualitas data. Pencocokan itu penting sekali agar dipastikan yang menerima layak," tambah Bima.

Selain itu, Bima memastikan Pemkot juga aktif untuk melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi terkait.

Cara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya data ganda penerima manfaat bansos.

"Dan yang kedua memang kita berkoordinasi antar instansi dengan rapi agar tidak terjadi penerima data ganda," tutup dia.