OJK Enggan Perpanjang Tenggat Pemenuhan Modal Inti Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) enggan memberi waktu lebih bagi bank untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum (MIM) Rp 3 triliun pada tahun 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menegaskan, pemenuhan ketentuan baru itu tetap berjalan dan akan berakhir pada tahun 2023.

Artinya bagi bank yang belum bisa memenuhi modal inti hingga tanggal 1 Januari 2023, OJK akan mengklasifikasikannya ke jajaran bank yang tidak bisa memenuhi ketentuan.

"Evaluasi untuk mundur dari kebijakan modal inti yang Rp 3 triliun saya tidak akan lakukan. Karena kalau kita melangkah mundur, artinya membiarkan bank itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik," kata Heru dalam Money Talks CNBC, Kamis (11/2/2021).

Heru menuturkan, penambahan modal minimum diperlukan agar bank memiliki modal untuk mentransformasikan bisnis ke ranah digital.

Saat ini, sudah terjadi perubahan ekosistem dan perubahan perilaku nasabah. Ketika pandemi Covid-19, nasabah lebih nyaman bertransaksi menggunakan platform digital.

Untuk itu, OJK tidak akan membiarkan bank-bank mengganggu stabilitas bila tenggat waktu dari ketentuan kembali dimundurkan.

"Kita tidak mau melihat nasabah bank-bank kita akhirnya lari hanya kepada bank besar. Itu suatu kondisi yang saya tidak inginkan," ungkap Heru.

Memang, ketentuan modal minimum Rp 3 yang diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 itu dirilis agar lebih relevan untuk peningkatan skala dan daya saing perbankan.

Sebab, pada aturan lama, modal inti minimum hanya Rp 100 miliar.

"Menurut saya tidak ada lagi kata mundur. Tetap kita harus jalankan supaya konsisten bahwa bank kita menjadi bank yang kuat untuk mendukung transformasi digital dan melakukan intermediasinya dengan bank," pungkas Heru.

Sebagai informasi, OJK mewajibkan bank memenuhi modal inti minimum paling lambat 31 Desember 2022.

Namun, khusus untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), tenggat waktunya lebih lama 2 tahun, yakni paling lambat hingga 31 Desember 2024.

Pemenuhan modal inti minimum bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, bank umum harus memenuhi MIM Rp 1 triliun hingga akhir 2020, lalu merangkak naik menjadi Rp 2 triliun di akhir 2021, dan Rp 3 triliun di akhir tahun 2022.

Aturan tersebut berlaku sejak diundangkan, yakni pada 17 Maret 2020.