[POPULER MONEY] Mandiri Debit Magnetic Stripe Mau Diblokir | Langkah Erick Thohir Selamatkan Garuda Indonesia

Bagi nasabah Bank Mandiri, segera cek tipe kartu ATM kamu menggunakan Mandiri Debit Chip atau masih berupa Mandiri Debit Magnetic Stripe.

Jika kartu ATM kamu masih Mandiri Debit Magnetic Stripe, maka segera ganti sebelum batas waktu pemblokiran. Pasalnya, Bank Mandiri segera melaksanakan Cleansing Mandiri Debit Magnetic Stripe.

Cleansing Mandiri Debit Magnetic Stripe yakni pemblokiran kartu debit Magnetic Stripe nasabah oleh bank apabila nasabah belum melakukan konversi Mandiri Debit Magnetic Stripe ke Mandiri Debit Chip sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Dikutip dari laman bankmandiri.co.id, proses cleansing/blokir dilakukan bertahap sesuai kriteria expiry date atau batas masa aktif kartu. Tahap pertama, kartu ATM dengan expiry date 2021-2022 bakal diblokir pada 1 April 2021.

Simak selengkapnya di sini

2. Ini Langkah Erick Thohir Selamatkan Garuda Indonesia dari Jurang Kerugian

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melakukan pembenahan di tubuh maskapai Garuda Indonesia. Tujuannya, agar maskapai nasional itu tak bernasib sama seperti Merpati Airlines yang kini tak bisa lagi mengudara.

Salah satu caranya dengan melakukan sejumlah efisiensi dalam operasionalnya. Teranyar, adik Boy Thohir itu meminta Garuda Indonesia memulangkan lebih cepat 12 pesawat jenis Bombardier CRJ1000 kepada pihak leasing.

Padahal, perjanjian kontrak sewa pesawat itu baru akan berakhir di 2027. Artinya, Erick memutuskan mengakhiri kontrak sewa pesawat tersebut 6 tahun lebih cepat.

Bukannya tanpa alasan Erick melakukan hal tersebut. Dia mengaku mempunyai landasan kuat untuk memutus kontrak sewa pesawat itu secara sepihak dari Nordic Aviation Capital (NAC).

Baca selengkapnya di sini

3. Gara-gara Kudeta, AS Bekukan 1 Miliar Dollar AS Aset Myanmar

Presiden Joe Biden melayangkan sanksi berupa pembekuan aset senilai 1 miliar dollar AS kepada Myanmar usai terjadi kudeta di negara Burma tersebut.

Sanksi diberikan untuk mencegah para jenderal di balik kudeta mengakses dana pemerintah yang ditahan di AS.

"Hari ini, saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis. Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbut dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma," kata Biden mengutip Nikkei Asia, Kamis (11/2/2021).

Seruan Biden ini menandai tindakan terkuat yang diambil oleh AS terhadap militer Myanmar sejak mengkudeta negara itu pada 1 Februari 2021, dengan menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan politisi lainnya setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu.

Selengkapnya simak di sini

4. Sah, Wishnutama Diangkat Jadi Komisaris Utama Telkomsel

Mantan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular ( Telkomsel). Keputusan ini berlaku efektif mulai 11 Februari 2021.

SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/2021) menuturkan, selain mengangkat Komisaris Utama yang baru, juga terdapat perubahan susunan pengurus yang akan disampaikan lebih lanjut dalam release Telkomsel.

“Manajemen TelkomGroup menyambut baik kehadiran Wishnutama sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Merupakan hal yang baik bagi TelkomGroup khususnya Telkomsel, mengingat beliau merupakan orang yang paham tentang teknologi digital dan sudah memiliki cukup banyak pengalaman di industri digital tersebut,” ujarnya.

“Diharapkan ini dapat menjadi harapan baru yang mampu mendukung langkah pengembangan strategi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan untuk kemajuan bangsa,” lanjut Ahmad Reza.

Simak selengkapnya di sini

5. Kemenpan RB: Larangan Bepergian bagi PNS Saat Libur Panjang Bisa Terus Dilakukan

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini mengatakan, kebijakan larangan bepergian selama libur panjang kepada semua pegawai negeri sipil ( PNS) tidak menutup kemungkinan akan terus diterapkan.

Hal itu bisa dilakukan sepanjang masih tingginya angka kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama periode libur panjang tersebut.

"Dari Kementerian PAN-RB akan tunduk kepada ketua tim penanganan Covid-19 secara nasional. Kecenderungan pola ini dilakukan terus, nanti bisa saja terjadi tiap ada libur panjang. Namun, tentu saja ini akan menyesuaikan dengan peningkatan kasus Covid-19," katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/2/2021).

Kebijakan larangan bepergian ini diterapkan karena mengacu pada tingginya angka kasus Covid-19 yang terjadi saat libur Natal dan pergantian tahun.

Selengkapnya baca di sini