Dukung Reformasi PBB, Indonesia Paparkan 4 Potensi Keterlibatan ILO

KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri Retno Isnaningsih mengatakan bahwa Organisasi Buruh Internasional (ILO) memiliki empat potensi utama untuk mendukung reformasi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Potensi pertama, kata dia, ILO bisa mendorong kontribusi terhadap sistem pembangunan PBB atau UN Development System. Ini berguna agar PBB bisa mencapai dukungan yang koheren dan konkret untuk pembangunan berkelanjutan.

“Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara anggota,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3/2021).

Potensi kedua berkaitan dengan restrukturisasi pembangunan PBB di tingkat regional berdasarkan wilayah. Dengan demikian, ILO bisa memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi dan organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan.

“Ketiga, ILO harus bisa meningkatkan perannya dalam menjalani konstituen tripartite ILO dengan UN Development System,” imbuhnya.

Adapun potensi keempat adalah keterlibatan ILO untuk menemukan cara inovatif dalam mengatasi tantangan pelaksanaan reformasi PBB.

“Penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemic Covid-19 terhadap reformasi PBB. Cara ini berguna untuk mengevaluasi kinerja UN Development System setelah reformasi dan selama masa krisis,” jelasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Retno saat membacakan draft Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) secara virtual dalam pertemuan Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mewakili negara-negara kawasan ASPAG menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB.

Bentuk dukungan itu salah satunya adalah mendorong dialog sosial dan tripartisme agar menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB.

“Ini menjadi kesempatan baik bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam United Nations Development System,” bunyi pernyataan Retno yang disampaikannya secara daring dari Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja ILO. Badan ini memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran, dan program-program ILO.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak tahun 2011.

Dalam sidang GB ILO ke-341 terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara kawasan ASPAG.

Anggota GB ILO terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan.

Dalam agenda ini, Indonesia bersama Brunei Darussalam dan Malaysia terpilih sebagai anggota untuk mewakili kawasan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Pasifik.