Hal yang Perlu Diperhatikan Bank Digital dalam Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com – Perubahan perilaku yang cukup drastis di masa pandemi Covid-19 mendorong tumbuhnya ekosistem digital.

Kenaikan jumlah transaksi digital juga dibarengi dengan inovasi perbankan dan teknologi yang menunjang sistem pembayaran secara online.

Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengatakan, pandemi Covid-19 mengubah cara transaksi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan aktivitas belanja online 42 persen selama pandemi dan hal tersebut terus meningkat.

“Adanya transaksi digital, baik di perbankan maupun di beberapa channel lain terkait dengan sistem pembayaran, berdampak pada transaksi offline. Ini terlihat di mana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan signifikan pada penutupan kantor dan kenaikan pembukaan ATM. Inilah dampak peralihan dari perilaku masyarakat,” kata Teguh dalam Webinar "Peran Digital Banking Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi", Kamis (1/4/2021).

Teguh mengatakan, di era digital ini, perbankan dituntut mengembangkan utilitas atau fungsi bank dalam melayani nasabah dengan teknologi dan pengetahuan terkini.

Dia bilang, pada dasarnya bank perlu melakukan desain ulang untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah yang sangat bervariasi melalui inovasi yang bersifat evolusioner dalam memanfaatkan data dan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan, blockchain, robo adviser yang merupakan kenutuhan masa kini dan akan datang.

“Adanya ketidakpastian tentunya perlu menjadi perhatian khusus, mengingat pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh negara. Ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem secara keseluruhan. Maka itu kita perlu mengantisipasi kedepannya,” tambah dia.

Teguh menyebut, bank harus memperkuat stuktur dan daya saing, mengingat kompetensi di industri keuangan sangat ketat.

Hal ini dibuktikan dari kemunculan fintech yang memudahkan pengguna denganpemanfaatan teknologi.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi membuat bank perlu meningktkan keamanannya dengan ancaman cyber crime. Ini penting untuk memitigasi tindakan dari pihak ekternal dani internal yang tidak bertanggung jawab.

“Hal ini juga perlu diikuti dengan regulasi dari OJK, dalam hal pengwasan dan perizinan yang perlu memanfaatkan teknologi yang memadai. Dengan begitu pengaturan dan pengawasan bisa dilakukan secara efektif dan efisien,” tegas Teguh.

Untuk mendukung tercipatanya ekosistem digital perbankan yang baik, OJK tengah menyusun road map mencakup, penguatan struktur dan keuangan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional, dan penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan.

Teguh juga memastikan, OJK mendukung transformasi digital melalui imbawan kepada seluruh lembaga keuangan untuk segera mentransformasikan bisnis dan core value-nya untuk mengembangkan bisnis ke depannya.

Perbankan juga harus memperkuat infrastrukur digital mencakup pengembagnan talent, penguatan pengawasan dan pengauatan permodalan.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati mengatakan, saat ini pergeseran pola transaksi di masyarakat tengah terjadi.

Hal ini dibuktikan dengan kenaikan transaksi digital ditengah keterbatasan aktivitas fisik.

Berdasarkan catatan BI, transaksi e-commerce pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan 50 persen, volume transaksi juga tumbuh 40 persen.

Demikian juga dengan transaksi uang elektronik yang naik 20 persen.

Hal ini tentunya mendorong inovasi baru di sektor keuangan baik, dari bank maupun nonbank.

Hal ini kemudian mendorong kenaikan investor untuk berinvestasi di sektor teknologi finansial. Ia mencatat, pendanaan investor untuk sektor fintech tumbuh dua kali lipat dibanding tahun 2019.

“Perkembangan global yang membawa digitalisasi perlu direspon proporsioanal oleh regulator agar tercipta ekosistem digital yang sehat. Sinergi yang produktif antar pihak bisa menjadi kunci, sehingga kita dapat wujudkan ekosostem digital yang inklusif dan visionable,” kata Teguh.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, ada beberapa PR yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapi perubahan perilaku masyarakat ke digital.

Dia bilang, regulator perlu mempercepat peroses perizinan bank digital, hal ini penting untuk mencegah tindakan yang merugikan nasabah.

“Kita belum ada izin khusus untuk bank digital, memang sedang dirumuskan OJK dan BI, namun seberapa cepat izin ini,” jelas dia.

Aviliani mengatakan, kecepatan regulasi sangat penting, jangan sampai pelaku usaha lebih cepat daripada regulasi.

Dengan jumlah transaksi digital yang tinggi, keamanan juga sangat penting.

Security sistem juga perlu diperhatikan untuk kepentingan market conduct, demi kepercayaan nasabah jangka panjang.