Ada Gelombang Ketiga, Sri Mulyani Ingatkan Tak Terlena Meski Sudah Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat agar tidak terlena meski telah mendapat vaksinasi Covid-19.

Sebab, vaksin Covid-19 tak menjamin penularan Covid-19 terhenti tanpa menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan, beberapa negara tak terlepas dari gelombang ketiga penularan Covid-19 meski vaksinasi terus berlangsung.

"Saya ingin menyampaikan ini sebagai gambaran supaya kita tidak terlena. Covid-19 ini adalah suatu tantangan yang mereka tidak memiliki timeline, artinya ketahanan kita utk bisa terus-menerus menjaga penyebaran Covid-19, namun tidak boleh putus asa untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi," kata Sri Mulyani dalam webinar "Sinergi Memulihkan Negeri", Senin (5/4/2021).

Sri Mulyani mengungkap, AS adalah salah satu negara yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 meski sudah melakukan vaksinasi sebanyak 2,5 juta dosis per hari.

Beberapa negara lain yang mengalami peningkatan kasus, adalah negara-negara eropa, India, hingga Filipina.

"Eropa lockdown kembali baik di Italia dan Jerman, kecuali inggris yang sudah vaksinasi lebih dari 40 persen. Mereka menghadapi kondisi kenaikan kasus Covid-19 luar biasa," ungkap Ani.

Munculnya gelombang ketiga Covid-19 kata Ani, membuat pemerintah perlu menyiapkan daya dukung untuk jangka yang relatif panjang.

"Artinya tahun 2021-2022 kita harus tetap menyiapkan kemungkinan bahwa pandemi ini masih akan menimbulkan disrupsi dan akan menyebabkan korban jiwa bagi mereka yang terjangkit," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, bagaimanapun vaksinasi tetap merupakan game changer.

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran vaksinasi lebih dari Rp 54 triliun.

Di luar anggaran vaksinasi, otoritas fiskal pun mengalokasikan dana untuk 3T.

Secara total, anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp 172 triliun.

Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan sangat kuat bagi tim di bidang kesehatan agar bisa menangani Covid-19, sehingga perlu diberikan insentif kesehatan.

"Dan berbagai macam dukungan bagi alat-alat testing, tracing, dan treatment atau pengobatan yang mengambil resources yang cukup besar. Di luar itu, kita juga masih anggarkan vaksinasi," papar Ani.

Di sisi lain, Bendahara Negara itu perlu memperkecil defisit fiskal yang tahun lalu melebar di atas 6 persen.

Tahun ini, pemerintah akan memperkecilnya menjadi 5,7 persen.

Pihaknya berharap, ekonomi akan mulai tumbuh seiring dengan masifnya beragam insentif yang digelontorkan.

Dia berharap segala kegiatan sosial ekonomi akan mampu bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 membaik.

"Ini yang diharapkan (ekonomi membaik) pada kuartal II setelah kita pada kuartal I sempat melakukan PPKM yang cukup ketat dengan peningkatan kasus pada Januari - Februari. Tadi saya sampaikan kita tidak boleh terlena," pungkas Ani.