Rabu Besok, KSPI Bakal Demo di Gedung MK hingga Kantor Gubernur Terkait UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana unjuk rasa di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 21 April 2021.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, agenda aksi kali ini adalah meminta MK membatalkan dan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias UU Cipta Kerja.

Aksi bertepatan dengan jadwal sidang judicial review UU Cipta Kerja.

Pihaknya meminta MK mengabulkan judicial review yang diajukan oleh serikat pekerja, baik secara materiil maupun formil.

"Kami minta para hakim mahkamah konstitusi mencabut UU Cipta Kerja baik secara materiil maupun secara formil, dan kami aksi pada tanggal 21 April 2021," kata Said dalam konferensi daring, Senin (19/4/2021).

Said menyebut, aksi bakal berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB diikuti oleh 10.000 orang di 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota.

Nantinya massa tak hanya ditempatkan di gedung MK, tetapi tersebar di kantor gubernur maupun bupati setempat.

Said menyebut, perkumpulan massa mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, dan melakukan rapid test jika diharuskan.

"Di MK ada 100-150 orang mengikuti protokol, dan massa di 24 provinsi di kantor gubernur atau kantor Bupati. Selain itu yang 10.000 buruh mayoritas akan ada di depan pagar pabrik, keluar dari tempat produksi untuk memasang spanduk, banner, dan lain-lain," ungkap Said.

Penggugat uji formil UU Cipta Kerja, Riden Hatam Azis mengatakan, aksi dilakukan usai MK menjadwalkan sidang judicial review uji formil pada lusa mendatang.

Tuntutan tersebut diajukan karena proses penetapan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi 8 asas, meliputi perintah Undang-Undang Dasar 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga sisi fundamentalnya.

Dari sisi penetapan, Riden merasa proses penetapan UU Cipta Kerja sangat tidak terbuka.

Pembahasan selalu dilakukan berpindah-pindah dengan jadwal yang diubah seenaknya.

"Bagi saya hal ini secara prosedur tentu tidak lazim. Bahkan kita tahu Sidang Paripurna itu dilakukan tanggal 10 Oktober 2020, undangan resminya sudah beredar. Tapi realitasnya dipercepat jadi tanggal 5 Oktober jam 13.00 WIB," pungkas Riden.