Izin BPR Utomo Widodo Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah

Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto mengatakan, proses pembayaran klaim simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi dilakukan setelah izin usaha PT BPR Utomo Widodo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Agustus 2021.

"Dalam rangka pembayaran klaim simpanan nasabah PT BPR Utomo Widodo, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).

LPS disebut akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

Dimas menjelaskan, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yakni paling lambat tanggal 19 Desember 2021.

"Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut," katanya.

Selain itu, setelah izin usaha PT BPR Utomo Widodo dicabut oleh OJK, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank.

Selanjutnya LPS membentuk Tim Likuidasi yang melaksanakan proses likuidasi PT BPR Utomo Widodo dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum.

"Pengawasan pelaksanaan likuidasi PT BPR Utomo Widodo dilakukan oleh LPS," kata Dimas.

Untuk mengurangi kontak fisik pada masa pandemi Covid-19, LPS tidak menempatkan pengumuman di lokasi kantor PT BPR Utomo Widodo.

Nasabah dapat melihat status simpanannya melalui website www.lps.go.id setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim simpanan nasabah PT BPR Utomo Widodo.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Utomo Widodo dengan menghubungi tim likuidasi.

"LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Utomo Widodo tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi," ucap Dimas.