6 Strategi Jokowi untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2022

"Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," ujarnya dalam Pidato Kepresidenan Penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Ia menyebutkan keenam fokus tersebut yakni pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

"Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah," imbuh Jokowi.

Sementara strategi keenam yaitu melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, juga antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Jokowi menambahkan, dalam pelaksanaan APBN 2022, pemerintah mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Menurutnya, pemulihan sosial dan ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi guna mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

“Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan,” kata dia.

Oleh sebab itu, produktivitas dalam negeri harus ditingkatkan dengan dimbangi kualitas SDM yang membaik. Selain itu, dengan memperkuat konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi.

"Serta dengan dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," pungkas Jokowi.