Menko Airlangga Minta Pengusaha Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Dia berharap banyak pada pengusaha lantaran vaksinasi Covid-19 tidak bisa digenjot sendiri oleh pemerintah. Vaksinasi harus digenjot bersama secara gotong royong untuk terlaksana di 34 provinsi.

"Diharapkan banyak pengusaha terlibat sehingga ini menjadi bagian dari social responsibility kepada masyarakat. Karena penanganan Covid-19 harus dikeroyok dan dilakukan secara gotong royong," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

Airlangga menuturkan, salah satu target dalam upaya penanganan Covid-19 adalah menekan angka kematian. Vaksinasi, kata dia, menjadi "game changer" dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga menyebut, tingkat kematian akan lebih rendah bagi masyarakat yang telah mendapat vaksinasi sehingga masih bisa tertolong. Untuk itu, pihaknya bakal mengejar target 70 persen populasi mendapat vaksin hingga akhir tahun ini.

Untuk melanggengkan rencana itu, pemerintah sudah menjadwalkan pengiriman vaksin ke 45 kabupaten/kota yang menjadi wilayah PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa-Bali.

"Jumlah vaksin yang akan tiba bulan Agustus sebesar 72 juta ditambah 5,5 juta dosis. (Totalnya sekitar 77,5 juta). Kemenkes telah menyiapkan distribusinya ke seluruh provinsi/kabupaten/kota," ucap dia.

Khusus di luar Jawa Bali, ada 4 pengiriman vaksin Covid-19 ke 45 kabupaten kota dan 4 wilayah di Papua yang terjadwal.

Pengiriman vaksin pertama pada tanggal 9-10 Agustus 2021 sebanyak 10,6 juta. Kemudian pengiriman kedua pada tanggal 12 Agustus sebesar 6 juta dosis setelah vaksin tersebut datang pada tanggal 9 Agustus 2021.

"Lalu rilis Sinovac dan AstraZeneca bilateral ada pengiriman 5,6 juta tanggal 16-17 Agustus 2021. Dan selanjutnya diharapkan bisa terkirim minggu ketiga bulan agustus sebanyak 34 juta dari total 73 juta yang akan datang di bulan Agustus," kata dia.

Lebih lanjut Airlangga menyebut, percepatan vaksinasi dilakukan dengan meningkatkan target jumlah suntikan per hari. Pemerintah memberikan target kepada TNI sebanyak 500.000 suntikan, Polri 600.000 suntikan, dan Pemerintah Daerah (Pemda) 1,2 juta suntikan.

"Pemerintah daerah agar tidak menyimpan stok vaksin, dan vaksinasi dosis 2 mendesak untuk segera diberikan," pungkas Airlangga.