Sri Mulyani Proyeksi Pembiayaan Utang Tahun Ini Turun Rp 150,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pembiayaan utang tahun ini turun Rp 150,4 triliun.

Secara keseluruhan, pembiayaan hanya mencapai Rp 1.027 triliun atau turun 22,7 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Bendahara Negara ini mengungkapkan, penurunan pembiayaan utang disebabkan karena pemerintah akan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) atau Sisa Lebih Anggaran (SAL).

“Kami perkirakan prognosis (pembiayaan utang) semester II Rp 584 triliun atau totalnya Rp 1.027 triliun, di bawah yang ada di APBN sebesar Rp 1.177,4 triliun atau Rp 150 triliun akan gunakan SILPA,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (23/8/2021).

Namun demikian, pembiayaan selain utang mengalami kenaikan. Pembiayaan investasi misalnya, diperkirakan meningkat jadi Rp 204,5 triliun.

Padahal, dalam target semula sebesar Rp 184,5 triliun.

Begitu juga untuk pemberian pinjaman yang mencapai Rp 1,8 triliun dari target Rp 400 miliar.

Wanita yang akrab disapa Ani ini bilang, kenaikan pemberian pinjaman relatif kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi pembiayaan APBN.

Pembiayaan lain juga mengalami kenaikan dengan proyeksi mencapai Rp 140 triliun.

"Realisasi (pembiayaan investasi) Rp 125,6 triliun pada semester 1 atau 13,9 persen. Semester II sebesar diperkirakan Rp 179 triliun atau 97 persen total dari alokasi akan terealisir. Outlooknya adalah Rp 204,5 triliun, agak di atas Rp 184 triliun," beber Sri Mulyani.

Sedangkan, kewajiban penjaminan sepanjang tahun ini diproyeksi tidak banyak berubah dengan outlook yang sama dengan target, yakni Rp 2,7 triliun.

Dengan begitu, outlook pembiayaan APBN pada tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 961,5 triliun atau lebih rendah dari target Rp 1.006,4 triliun.

"Jadi (pembiayaan utang) yang mungkin sekitar Rp 150 triliun akan kita gunakan Silpa. Pembiayaan lain terjadi kenaikan ini yang tadi pakai penggunaan SAL. Jadi pemanfaatan tambahan SAL untuk investasi pemerintah dalam rangka penyelesaian DPP semester 1, infrastruktur transportasi, serta mengurangi issuance SUN kita," pungkas Sri Mulyani.