Inggris Bakal Naikkan Pajak Untuk Danai Penanganan Pandemi

Dilansir dari CNBC, pajak yang didapatkan akan digunakan untuk mendanai layanan kesehatan dan reformasi terhadap sistem bantuan sosial negara tersebut.

Sejak April, pemerintah Johnson menjelaskan, pemerintah ingin memperkenalkan pajak kesehatan dan sosial sebesar 1,25 persen atas setiap pendapatan yang diperoleh di seluruh Inggris Raya.

Tarif pajak atas dividen pemegang saham juga akan meningkat dalam jumlah yang sama.

Peningkatan tarif pajak dimukai seiring dengan kenaikan tarif Asuransi Nasional dan menjadi pajak terpisah atas penghasilan yang diperoleh pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, jumlah pajak yang meningkat bakal mencapai 36 miliar poundsterling dalam tiga tahun mendatang.

Penerimaan atas pajak akan digunakan untuk meningkatkan layanan sistem kesehatan dan sosial Inggris Raya.

"Menjadi kesalahan saya untuk mengatakan kami sanggup membayar ongkos pandemi tanpa mengambil pilihan yang sulit namun bertanggung jawab untuk mendanai hal tersebut," ujar Boris Johnson.

Ia mengatakan, tarif pajak baru akal menjadi investasi tambahan permanen bagi layanan kesehatan dan sosial.

Menurut dia, pemerintah menjadi tidak bertanggung jawab bila membebankan pembiayaan pandemi hanya dengan mengandalkan pinjaman.

"Beberapa akan bertanya mengapa mengapa kami tidak menaikkan pajak penghasilan atau pajak capital gain saja. Pajak penghasilan tidak dibayar oleh bisnis, sehingga seluruh beban akan jatuh pada individu, kira-kira dua kali lipat jumlah yang dapat diharapkan oleh pembayar pajak dasar. Dan total pendapatan dari pajak capital gain berjumlah kurang dari 9 miliar poundsterling tahun ini,” katanya kepada para politisi.

Sementara itu, tarif pajak baru akan membagi biaya antara individu dan pelaku bisnis.

Harapannya, semua pihak berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

"Dan karena kami juga meningkatkan tarif pajak dividen, kami akan meminta pemilik bisnis dan investor dengan pendapatan yang baik untuk memberikan kontribusi yang adil juga. Faktanya, 14 persen penduduk berpendapatan terbesar akan membayar sekitar setengah dari pendapatan pajak tersebut," ujar Boris Johnson.