Salin Artikel

Tekan Penggunaan Dollar AS, Pemerintah Siapkan Insentif Untuk Pengusaha yang Gunakan LCS

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) tengah gencar berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) dalam transaksi bilateral.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi mengatakan, saat ini pemerintah sedang merumuskan insentif bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan ketentuan LCS.

Hal itu dilakukan untuk menarik minat para pelaku usaha menggunakan mata uang lokal dalam setiap transaksi dagang mereka.

"Kita juga coba sinergi dengan pemerintah. Kita sudah ada kesepakatan, saat ini pemerintah sedang dalam kajian untuk membantu memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang menggunakan LCS ini," kata Doddy dalam diskusi virtual, Kamis (23/9/2021).

Dengan demikian, lanjut Doddy, transaksi bilateral dengan mata uang lokal ini tidaklah bersifat mandatory, melainkan tergantung pada mekanisme pasar.

"Yang jelas, BI memfasilitasi kerja sama dengan negara mitra, kita juga berikan fleksibilitas kepada bank-bank ACCD yang ditunjuk. Harapannya pelaku ekonomi akan tertarik dengan sendirinya," lanjut dia.

Doddy menjelaskan, LCS merupakan upaya BI untuk meninggalkan dominasi dollar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi.

Dengan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, permintaan dollar AS berpotensi berkurang setelah BI melakukan kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan beberapa bank sentral negara Asia.

“Dilihat dari sisi investasi valas, LCS berpotensi mengurangi porsi permintaan dolar AS, sehingga penguatan dolar AS juga akan berkurang,” kata Doddy.

Saat ini sudah ada empat negara yang menerapkan LCS dengan Indonesia yakni bank sentral Jepang, Malaysia dan Thailand.

Terbaru, BI bekerja sama dengan bank sentral China atau People's Bank of China (PBoC).

Rencananya, BI akan terus memperluas pengimplementasian LCS ke negara-negara mitra lainnya baik di ASEAN maupun luar ASEAN.

"Masih cukup banyak mitra utama kita, di Asia Timur ada Taiwan, Asia Selatan ada India, di Timur Tengah ada Arab Saudi, Asia Tenggara masih ada Filipina, Australia juga, ini masih masuk di kawasan kita. Kita belum akan keluar kawasan," tutur Doddy.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dampak dari implementasi LCS akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, LCS juga untuk mengurangi volatilitas rupiah. Harapannya, ke depan, nilai tukar rupiah akan lebih stabil lagi.

Menurut Josua, semakin volatilitas rupiah tinggi, tentu semakin mudah pula pelemahan nilainya.

“Meskipun ada sentimen pasar, kita harapkan dengan penggunaan LCS ini dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan mendorong rupiah tetap berada dalam level fundamentalnya," ucap dia.

Adapun anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia juga sejalan dengan adanya koordinasi antara Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang sebagai kepanjangtanganan DPR dalam mengawasi bank sentral.

Keterbukaan Badan Supervisi dalam melakukan koordinasi dan diskusi dengan DPR, telah menelurkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu mengatasi persoalan ekonomi.

"Ketika kita tahu kebijakan BI dan memberikan masukan, BSBI menjadikan hal tersebut menjadi bahan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam kaitan kebijakan ke depan. Badan Supervisi itu menurut saya memberikan manfaat yang ideal dan memadai dari sisi akademik literate, policy literate, dan macroeconomy literate," sebut Misbakhun.

https://money.kompas.com/read/2021/09/24/061525126/tekan-penggunaan-dollar-as-pemerintah-siapkan-insentif-untuk-pengusaha-yang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Rilis
Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Whats New
IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

Whats New
Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.