Salin Artikel

Pajak Karbon Rp 30 Per Kilogram CO2e, Mulai Diterapkan 1 Januari 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat menetapkan tarif pajak karbon paling rendah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Hal ini terungkap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang ditetapkan masuk dalam pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna.

Padahal semula, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tarif pajak karbon Rp 75 per kilogram CO2e. Lewat RUU tersebut, pajak karbon diatur dalam pasal baru.

"Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara," tulis RUU HPP yang diperoleh Kompas.com, Senin (4/10/2021).

RUU menyebutkan, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Pengenaan pajaknya memperhatikan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.

Peta jalan pajak karbon sendiri terdiri dari strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan dan keselarasan antar berbagai kebijakan lain.

Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktifitas yang menghasilkan emisi karbon.

"Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram CO2e," tulis RUU.

Dasar pengenaan pajak karbon diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Penerimaan dari instrumen pajak ini dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

Ketentuan mengenai tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, mekanisme pengenaan pajak karbon, dan tata cara pengurangan pajak karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Sementara itu, ketentuan mengenai subjek pajak karbon dan alokasi penerimaan pajak dari karbon untuk pengendalian perubahan iklim diatur berdasarkan PP.

Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan, pengenaan pajak karbon adalah upaya Indonesia mengatasi perubahan iklim. Indonesia berperan penting dalam komitmen dunia mengurangi efek gas rumah kaca.

Indonesia turut meratifikasi perjanjian internasional seperti Paris Agreement dengan komitmen menurunkan 26 persen emisi GRK pada tahun 2020, dan 29 persen pada tahun 2030. Bahkan angkanya bisa lebih tinggi bila mendapat dukungan internasional.

Wanita yang akrab disapa Ani ini memastikan, implementasi pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Pemerintah akan memperhatikan sektor terkait dan menyelaraskan dengan perdagangan karbon. Pelaksanaannya jangan sampai mendisrupsi pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 berlangsung.

"Implementasi pajak karbon menjadi sinyal atas perubahan behaviour dari pelaku usaha juga ditujukan untuk menuju ekonomi hijau yang makin kompetitif dan menciptakan sumber pembiayaan baru bagi pemerintah dalam rangka transformasi pembangunan yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani.

https://money.kompas.com/read/2021/10/04/131315826/pajak-karbon-rp-30-per-kilogram-co2e-mulai-diterapkan-1-januari-2022

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Qoala Plus Targetkan Pertumbuhan Pemasaran 5 Kali Lipat di Tahun 2022

Qoala Plus Targetkan Pertumbuhan Pemasaran 5 Kali Lipat di Tahun 2022

Rilis
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi II, Asing Lepas BBNI, BBCA dan ANTM

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi II, Asing Lepas BBNI, BBCA dan ANTM

Whats New
54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

Whats New
Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Whats New
Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Whats New
Bangun Ibu Kota Baru 'Nusantara', Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Bangun Ibu Kota Baru "Nusantara", Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Whats New
Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Whats New
Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Whats New
Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Spend Smart
Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Earn Smart
Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Whats New
Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Whats New
Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Whats New
Pesan Blue Bird di Mobile Banking BCA Bisa Dapat Diskon, Ini Caranya

Pesan Blue Bird di Mobile Banking BCA Bisa Dapat Diskon, Ini Caranya

Spend Smart
IHSG Turun 1,4 Persen di Sesi I, Investor Asing Lepas Saham BBNI, ANTM, dan BBCA

IHSG Turun 1,4 Persen di Sesi I, Investor Asing Lepas Saham BBNI, ANTM, dan BBCA

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.