Kemenhub Dukung BPK Audit Pembangunan Transportasi yang Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terkait pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci konferensi yang digelar secara daring oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema Peran Badan Pemeriksa untuk Mencapai Transportasi Berkelanjutan dan Pembangunan Ramah Lingkungan, Rabu (13/10/2021).

Budi mengatakan, sektor transportasi selain berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat, juga sekaligus berperan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini menjadi upaya bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai yang diatur dalam resolusi PBB tentang Sustainable Development Goals (SDG’s).

"Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, termasuk dalam transportasi,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Budi menambahkan, komitmen Indonesia di sektor transportasi tersebut ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan angkutan umum seperti pembangunan MRT, LRT, Kereta Cepat, serta Bandara dan Pelabuhan Hijau.

Dia mengatakan, walaupun di tengah pandemi yang memukul perekonomian dan sektor transportasi, Kemenhub tetap menjalankan program pengembangan sosial ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

“Komunitas global akan mengambil semua kesempatan pemulihan ekonomi dengan memasukkan aspek berkelanjutan dalam agenda pembangunan mereka melalui pelaksanaan “Green Recovery Program” sebagai perubahan mendasar. Oleh karenanya, pengawasan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting,” kata Budi.

Dia pun mengapresiasi upaya Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai salah satu auditor eksternal dalam organisasi internasional seperti IMO, WMU dan IMLI.

“Apa yang dilakukan BPK RI ini dapat meningkatkan kontribusi Indonesia di kancah internasional, dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua BPK RI Dr. Agung Imam Sampurna menyampaikan, BPK RI merancang audit khusus untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target sasaran yang berfokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, integrasi konservasi energi moda transportasi, dan pembangunan infrastruktur jalan.

BPK RI bersama dengan Badan Pengawas Keuangan Negara Tiongkok dan Thailand ditunjuk oleh PBB menjadi inisiator untuk melakukan audit dengan tema transportasi berkelanjutan yang akan menjadi panduan audit bagi 80 negara anggota lainnya untuk melakukan audit serupa di negaranya masing-masing.