Fotonya Mejeng di ATM Bank BUMN, Erick Thohir Bantah demi Capres 2024

KOMPAS.com - Pembahasan mengenai sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang fotonya ada di mesin ATM bank-bank BUMN atau Himbara jadi polemik publik Tanah Air. Ada yang menuding munculnya wajah Erick Thohir sengaja dilakukan guna kampanye terselubung. 

Dalam video dan foto di mesin ATM, Erick terlihat sedang menyosialisasikan nilai BUMN, yaitu AKHLAK yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

AKHLAK ditetapkan sebagai nilai dasar yang wajib dipegang semua BUMN dalam menjalankan bisnis dan berkegiatan setiap hari, serta diharap menjadi panduan berperilaku para pekerja baik di kantor, rumah, dan lingkungannya.

Belakangan, Erick Thohir menepis bahwa foto dirinya yang muncul di ribuan ATM bank BUMN karena tujuan menjadi capres pada 2024. 

"Bayangkan enggak, kalau saya taruh di BCA? Nah, itu baru propaganda. Kalau bicara AKHLAK, AKHLAK itu bukan hanya BUMN sekarang. Pak Tjahjo dan Bapak Presiden juga (kampanye AKHLAK) menjadi bagian dari ASN," kata Erick Thohir dalam acara Kick Andy Show, dikutip pada Senin (15/11/2021).

"Jadi ini solusi AKHLAK, kalau saya juga misalnya kalau kita lihat ketika Covid-19 Maret dan Juli saat Covid, saya juga memakai fasilitas BUMN untuk mempromosikan daripada promosi untuk menjaga protokol kesehatan," kata dia lagi.

Ia malah mengaku heran bagaimana upaya sosialisasi AKHLAK di layar mesin ATM malah ditafsirkan sebagai kampanye terselubung untuk capres 2024. 

"Konteksnya tadi, di aset BUMN kita bicara mengenai kampanye AKHLAK, bukan pilih Erick Thohir atau misalnya saya membicarakan propaganda keberhasilan saya. Enggak. Itu AKHLAK. Itu konteksnya hari itu," ujar Erick Thohir.

Ia bilang, tak ada yang salah saat dirinya memanfaatkan aset BUMN untuk memperkenalkan nilai dasar dari kementerian yang dinakhodainya. 

"Memang fasilitas BUMN bisa dilakukan selama konteksnya benar, bukan konteksnya yang lari dari situ. Sama ketika kita kampanye kemarin diminta vaksin dan masker, itu Pak Presiden, kita lakukan, dan saya rasa banyak hal yang kita lakukan juga," ungkap dia. 

Ia menganalogikan, banyak menteri juga menggunakan fasilitas instansi yang dipimpinnya untuk mempromosikan sesuatu yang dianggap baik.

"Sekarang contoh banyak kementerian yang memasang baliho di depan kantornya, berarti dia menggunakan fasilitas publik untuk mempromosikan dirinya? Untuk sesuatu? Kan enggak. Memang di depan kementeriannya," tutur Erick Thohir.

"Sekarang saya lihat di beberapa tempat ada gambar saya sama Pak Basuki (Menteri PUPR) bicara AKHLAK karena kerja sama PUPR dan BUMN," bebernya.

Bos Mahaka ini melanjutkan, konteks mengenalkan AKHLAK dengan memanfaatkan fasilitas BUMN bukanlah hal keliru, termasuk apabila promosi tersebut menampilkan sosoknya. 

"Nah, kalau konteksnya di luar itu saya setuju, tapi kalau konteksnya itu masih menjadi bagian yang tadi, saya rasa wajar-wajar saja, semua kementerian melakukan itu juga," ucap Erick Thohir. 

Rawan difitnah

Erick mengatakan, menjadi pejabat memang memiliki risiko untuk difitnah berbagai pihak. Meski demikian, ia menekankan, tudingan itu harus dibuktikan dengan data-data yang jelas.

"Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima fitnah. Tetapi, tentu fitnah itu harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data," ungkapnya.

Erick bilang dirinya tak terlibat dalam pembentukan GSI. Namun, ia menyebut bahwa yang ia ketahui GSI memang berada di bawah Yayasan Adaro Bangun Negeri.

Yayasan Adaro Bangun Negeri dimiliki PT Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan yang dipimpin oleh Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

Menurut Erick, sejak ditunjuk menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya telah meninggalkan semua jabatan di perusahaan-perusahaan sebelumnya sehingga tak lagi aktif terlibat dalam urusan bisnis.

Selain itu, klaim Erick, dirinya sedari awal rutin melaporkan kekayaan yang dimiliki secara transparan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ditjen Pajak. Ia pun menekankan tak pernah memiliki bisnis di sektor kesehatan.

"GSI pendiriannya saya tidak mengikuti, dan itu di bawah yayasan. Ini bukan bisnis saya. (Bisnis) kesehatan, saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya diri," kata dia.

Terkait GSI yang berada di bawah yayasan, Erick mengatakan, berdasarkan UU dijelaskan bahwa yayasan merupakan sebuah kegiatan bisnis yang bertujuan untuk dikembalikan ke kegiatan masyarakat.

Oleh sebab itu, lanjutnya, jika yayasan dituduh untuk memperkaya diri maka menjadikan anggapan buruk bagi pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang membentuk yayasan dengan tujuan untuk membantu orang lain.

Terkait kebijakan pemerintah yang sempat mewajibkan hanya PCR sebagai syarat penerbangan, Erick mengatakan, hal itu diputuskan bersama di dalam rapat terbatas (ratas) dengan para menteri lainnya. Dengan demikian, tak ada kepentingan untuk menguntungkan para pengusaha.