Sudah 4 Bulan, Masalah Minyak Goreng Mahal Belum Juga Terselesaikan

KOMPAS.com - Polemik harga minyak mahal belum juga terselesaikan hingga saat ini. Mahalnya minyak nabati ini jadi ironi di Indonesia, mengingat negara ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

Para produsen berdalih, kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri menyesuaikan dengan patokan harga minyak sawit (CPO) global. Di pasaran, harga minyak goreng berada di kisaran Rp 20.000 per liter, jauh di bawah harga eceran tertinggi (HET) Kementerian Perdagangan sebesar Rp 11.500 per liter.

Setelah pemerintah menggelontorkan subsidi triliunan rupiah, seringkali bukan minyak goreng murah yang dapat. Program minyak murah pemerintah justru menimbulkan masalah baru, kelangkaan.

Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Di ritel modern contoh, rak-rak yang biasanya jadi etalase produk minyak goreng, lebih sering terlihat kosong.

Setali tiga uang, pedagang pasar tradisional maupun warung-warung juga mengaku tak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah. Kalaupun ada stok minyak goreng, itu pun masih dibanderol dengan harga mahal.

Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPN), mahalnya minyak goreng hingga menembus di atas Rp 20.000 per liter tidak merta terjadi dalam waktu singkat.

Dilihat dari pergerakan harga di PIHPS, kenaikan minyak goreng sebenarnya dilakukan para produsen secara bertahap sejak akhir Oktober 2021.

Pada September 2021, harga minyak goreng masih berada di kisaran Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per liter. Baru pada akhir Oktober 2021, harga mulai naik di kisaran Rp 16.000 per liter.

Sebulan setelahnya atau di akhir November, harga minyak goreng sudah berada di level Rp 17.000 per liter, dan hingga di ujung tahun atau di 31 Desember 2021 harga minyak goreng Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per liter.

Tren kenaikan harga minyak goreng secara bertahap oleh produsen berlanjut hingga tahun 2022. Di beberapa daerah, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 25.000 per liter, seperti yang terjadi di Gorontalo, provinsi yang sebenarnya juga jadi sentra perkebunan kelapa sawit.

PIHPS sendiri merupakan situs resmi yang dikelola Bank Indonesia (BI) yang memberikan acuan harga bahan pangan, terutama sembako, dari berbagai pasar di berbagai daerah Indonesia secara real time.

Sumber data pada situs ini merupakan survei langsung dari 82 kota/kabupaten sampel inflasi IHK. Data di dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar tradisional untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi pangan.

Ironi antre minyak goreng

Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulangkali berjanji bahwa pasokan minyak murah aman dan bisa tersedia di pasar, realita di lapangan menunjukan sebaliknya.

Di jaringan minimarket, sejak beberapa pekan terakhir, sangat sulit menemukan minyak goreng program pemerintah. Bahkan, rak yang biasanya menampung minyak goreng, kini lebih sering kosong. Demikian juga di pasar tradisional.

Lantaran susahnya mencari minyak goreng sesuai harga yang dijanjikan pemerintah, banyak warga terutama ibu rumah tangga yang rela antre mendapatkan minyak dalam operasi pasar yang digelar sejumlah pihak.

Di Pasar Kramatjati contohnya, masyarakat khususnya emak-emak mengantre sejak pagi hari untuk mendapatkan minyak goreng curah. Terhitung ada puluhan emak-emak yang mengantre panjang sambil membawa jeriken isi 5 liter.

Misnati, salah satu pembeli, mengaku sudah mengantre lebih dari 2 jam agar kebagian minyak goreng curah.

"Dari jam 07.00 WIB pagi tadi ke sini, sudah 2 jam ngantrenya, takut habis yah jadi ke sini," ujar Misnati saat dijumpai Kompas.com, Kamis 3 Februari 2022.

Misnati mengaku awalnya dia hanya lewat dari Pasar Kramat Jati. Namun, karena melihat ada produsen yang menjual minyak goreng dengan harga murah, ia langsung masuk barisan, padahal tidak membawa jeriken untuk wadahnya.

"Karena ada kesempatan itu sementara saya enggak bawa jeriken kan yah karena niatnya lewat doang, langsung berhenti langsung nyari botol Aqua bekas dan ini ngantre," ungkap Misnati.

Misnati mengaku selama ini sulit sekali mendapatkan minyak goreng murah. Padahal, program minyak goreng murah seperti minyak goreng satu harga yang ditetapkan pemerintah seharga Rp 14.000 per liter, sudah berjalan sejak Januari lalu.

"Kemarin katanya di Alfamart dan Indomaret ada, tapi pas dicek kosong, makanya pas liat ini memang langsung ke sini," kata Misnati.

Hal serupa juga dirasakan oleh Wiwi, pedagang kerupuk. Wiwi mengaku dirinya sudah mengantre sejak pukul 07.00 WIB pagi.

"Tahu informasi ini pas ke sini aja mau belanja. Liat orang mengantre beli minyak goreng murah yah langsung belilah," kata Wiwi.

Wiwi mengaku selama ini dirinya cukup sulit mendapatkan minyak goreng. Padahal, dirinya harus menggoreng kerupuk untuk dijual. Wiwi berencana akan membeli minyak goreng sebanyak 10 jeriken.

"Makanya, besar harapan saya minyak goreng murah ini stoknya banyak, biar saya bisa goreng kerupuk lagi. Kalau kemarin minyak yang dipakai dicampur-campur gitu biar bisa goreng kerupuk, kalau sekarang pakai ini saja," ungkap Wiwi.

Hal yang juga berlaku di ritel modern. Sejak ditetapkannya harga minyak goreng satu harga menjadi Rp 14.000 per liter, ritel Indomaret dan Alfamart diserbu warga.

Bahkan di Instagram tersebar video yang menampilkan puluhan warga rebutan untuk mengantre di kasir Indomaret membeli minyak goreng berbagai kemasan.

"Harga minyak goreng turun Rp 14.000 per liter mulai hari ini. Ibu-ibu pun langsung antusias menyerbu alpaindo terdekat. Yang mau ikut beli minyak tetap antri yg rapi dan jaga prokes ya. Insha Allah kebagian semua hehe," tulis pemilik akun Instagram @bogor_update dalam captionnya.

Kecurigaan kartel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Indikasinya kartel minyak goreng terlihat saat perusahaan-perusahaan besar di industri minyak sawit kompak untuk menaikkan harga secara bersamaan.

"Kompak naiknya ini harga minyak goreng. Ini yang saya katakan ada sinyal terjadinya kesepakatan harga. Tapi ini secara hukum harus dibuktikan," kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi dalam konferensi pers seperti dilansir dari Antara.

Dalam paparan hasil penelitian yang dilakukan KPPU selama tiga bulan terakhir, lembaga itu mendapati bahwa kenaikan minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku utamanya yaitu minyak kelapa sawit (CPO) di level internasional akibat permintaannya yang meningkat.

Berdasarkan data Consentration Ratio (CR) yang dihimpun KPPU pada 2019 terlihat pula bahwa sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai oleh empat perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng.

Dengan struktur pasar yang seperti itu, maka industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoli.

"Ini perusahaan minyak goreng relatif menaikkan harga secara bersama-sama walaupun mereka masing-masing memiliki kebun sawit sendiri. Perilaku semacam ini bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa apakah terjadi kartel," katanya.

Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Renamanggala, menjelaskan pelaku usaha terbesar minyak goreng di Indonesia adalah pelaku usaha yang terintegrasi dari perkebunan sawit dan pengolahan CPO.

Sebagai komoditas global, kenaikan harga CPO akan menyebabkan produksi minyak goreng harus bisa bersaing dengan produk CPO yang diekspor.

Hal itu menyebabkan ketika harga CPO global sedang tinggi, maka produksi minyak goreng kesulitan mendapatkan bahan baku lantaran produsen akan lebih mengutamakan ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Ini kami lihat agak sedikit aneh, karena sebenarnya produsen minyak goreng ini perusahaan di kelompok yang ekspor CPO atau yang punya kebun. Sepertinya pelaku usaha yang lakukan ekspor ini, meski punya usaha minyak goreng, namun mereka tetap mengutamakan pasar ekspor karena itu dapat meningkatkan keuntungan mereka," katanya.

Kecurigaan YLKI

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada praktik kartel di balik meroketnya minyak goreng di Indonesia. Hampir tiga bulan, lonjakan harga minyak masak di dalam negeri melesat tanpa kendali.

Para produsen kompak menaikkan harga dengan dalih menyesuaikan dengan harga minyak sawit (CPO) di pasar global. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyebutkan ada beberapa indikasi perilaku kartel di balik kenaikan harga minyak goreng di negara pengekspor sawit terbesar dunia ini.

"Saya curiga ada praktek kartel atau oligopoli. Dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Tulus saat dikonfirmasi Kompas.com.

Kartel sendiri merujuk pada sekelompok produsen yang mendominasi pasar yang bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikan harga, sehingga pada akhirnya konsumen yang dirugikan.

Indikasi kartel paling tampak dari lonjakan harga minyak goreng, lanjut Tulus, adalah kenaikan harga minyak secara serempak dalam waktu bersamaan.

Di sisi lain, selama ini minyak goreng yang beredar di pasaran juga dikuasai oleh segelintir perusahaan besar.

"Kalau kartel pengusaha bersepakat, bersekongkol menentukan harga yang sama sehingga tidak ada pilihan lain bagi konsumen," terang Tulus.

Kalau pun kenaikan harga dipicu lonjakan permintaan, hal itu bukan alasan mengingat Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah berlalu, namun harga minyak goreng masih saja tinggi.

Terlebih, Indonesia adalah negara produsen sawit terbesar di dunia. Untuk pasar ekspor, produsen minyak sawit bisa berpatokan pada harga internasional.