Penerbitan Obligasi Hijau Tembus Rp 12.283 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, masifnya penerbitan obligasi untuk mendanai sektor-sektor berkelanjutan tidak terlepas dari kesadaran dunia soal ancaman perubahan iklim (climate change).

"Sejak penerbitan obligasi hijau pertama pada tahun 2007, dunia telah melihat peningkatan signifikan dalam penerbitan obligasi keuangan berkelanjutan. Penerbitan global mencapai 859 miliar dollar AS pada tahun 2021 atau tertinggi yang pernah ada," kata Perry dalam seminar side event G20 Indonesia di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Jika dirinci, obligasi hijau mencatatkan penerbitan tertinggi sebesar 482 miliar dollar AS, diikuti oleh obligasi sosial, dan obligasi berkelanjutan.

Selain perubahan iklim, fenomena penerbitan yang masif ini didukung oleh tersedianya standar, prinsip, regulasi, dan taksonomi hijau yang dikembangkan di berbagai negara.

Sayangnya kata Perry, tumbuhnya pembiayaan berkelanjutan yang menggembirakan masih terlampau kecil dibanding investasi yang dibutuhkan dunia mentransisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan dengan total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target kolektif global dalam Paris Agreement dan SGDs PBB," beber Perry.

Kerja sama anggota G20

Perry menilai, hal tersebut tak terlepas dari belum beragamnya instrumen hingga belum masifnya ekosistem keuangan berkelanjutan. Pengembangannya butuh kerja sama lintas negara, termasuk negara anggota G20.

Kerja sama negara anggota G20 meliputi menciptakan dan merumuskan standar, alat penyelarasan pasar termasuk persyaratan pelaporan dan pengungkapan, metrik data LST, dan layanan verifikasi.

"Tidak hanya dari sisi instrumen, penting bagi pemerintah, otoritas sektor keuangan, dan sektor swasta untuk sama-sama menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang akan mendukung peningkatannya," tutur Perry.

Adapun di Indonesia, pengembangan dilakukan dengan menerbitkan Taksonomi Hijau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 Januari 2022.

Penerbitan sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II. Secara paralel, Bank Indonesia juga menyiapkan beberapa strategi.

"Melalui blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025, BI akan berkontribusi terhadap keuangan berkelanjutan melalui pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan pasar uang dan mendukung upaya peningkatan kapasitas nasional melalui koordinasi dengan otoritas lain," tandas Perry.