LMAN Habiskan Dana APBN Rp 115,62 Triliun untuk Lahan Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menghabiskan dana Rp 115,62 triliun untuk pendanaan lahan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2016.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, pendanaan tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dijamin oleh pemerintah.

"Betapa APBN dan negara konsennya terhadap pembangunan infrastruktur luar biasa. Tidak sedikit dana negara yang dikeluarkan dari sisi pendanaan lahan saja. Kalau kita jumlahkan Rp 115,62 triliun," ujarnya dalam acara "Infrastruktur untuk Indonesia", Rabu (2/3/2022).

Lebih terperinci, dia menjelaskan, pada tahun 2016 realisasi APBN untuk LMAN sebesar Rp 16 triliun, tahun 2017 Rp 32,05 triliun, tahun 2018 Rp 31,15 triliun, tahun 2019 Rp 12 triliun, dan tahun 2021 Rp 14,42 triliun.

Kemudian, pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk LMAN sebesar Rp 28,84 triliun dan baru dicairkan Rp 10 triliun.

Sementara dana yang sudah disalurkan untuk pembebasan lahan selama Januari hingga Februari 2022 adalah sebesar Rp 2,31 triliun.

"Kalau kita lihat total pendanaan lahan saja sampai akhir Februari kemarin, kebetulan kita sudah cairkan Rp 10 triliun dari total Rp 28,84 triliun," ujarnya.

Kemudian, dia memerincikan sektor infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pendanaan lahannya sudah didanai oleh LMAN, dengan total realisasi sebesar Rp 91,93 triliun.

Untuk jalan tol, ada 53 PSN yang telah didanai atau dalam proses pendanaan oleh LMAN, sebesar Rp 79,45 triliun. Jalur kereta api sebanyak 9 PSN sebesar Rp 2,71 triliun.

Kemudian, 40 PSN bendungan sebesar Rp 8,33 triliun, 1 PSN pelabuhan sebesar Rp 791,7 miliar, 6 PSN irigasi sebesar Rp 548,4 miliar, 1 PSN KSPN sebesar Rp 84,93 miliat, dan 1 PSN air baku sebesar Rp 20,86 triliun.

"Ini angka yang cukup besar yang bersumber dari APBN kita," tutur dia.

Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan yang baik agar dana dari APBN ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur yang belakangan tengah digalakkan pemerintah.

"Kata kuncinya dengan tata kelola dan integritas. Itu yang tidak boleh ditinggalkan karena jumlah yang disalurkan sangat besar. Kalau tidak dengan tata kelola dan integritas yang baik, wah ini bahaya," ucapnya.