Besok, Ribuan Buruh Bakal Demo di Depan Gedung DPR

Aksi demonstrasi dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women`s Day (IWD) yang diperingati setiap 8 Maret.

Said mengatakan penindasan terhadap perempuan kelas pekerja masih terus ada hingga kini. Di Indonesia, meningkatnya sistem kerja kontrak, outsourcing atau alih daya, serta sistem kerja lepas lainnya, masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pekerja, tidak terkecuali pekerja atau buruh perempuan.

Dari sistem kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan tersebut, lahir ketidakpastian upah, tidak terjaminnya hak-hak dasar buruh, hingga berbagai hambatan dalam berserikat.

"Di tengah pandemi Covid-19, masalah-masalah itu kian bertambah berat," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Dalam demonstrasi besok, ada 8 hal dituntut yaitu cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunannya, cabut Permenaker No. 2 Tahun 2022, segera sahkan RUU TPKS menjadi undang-undang, mengesahkan RUU Perlindungan PRT.

Tuntutan lainnya yaitu meminta pemerintah wajib lakukan kontrol harga sembako, kedaulatan pangan bagi rakyat, wujudkan reforma agraria, ratifikasi Konvensi ILO No 183 dan 190, dan penyetaraan ruang politik setara bagi perempuan.

IWD merupakan hari bersejarah perempuan pekerja yang memperjuangkan hak-haknya. Ini merujuk pada sejarah mogok kerja pada perempuan Rusia di tahun 1917, bertepatan dengan masa perang untuk menyuarakan tuntutan "roti dan perdamaian".

Hari Perempuan Internasional lahir dari rasa marah atas penindasan yang menimpa perempuan kelas pekerja di seluruh dunia.

Saat ini, para buruh perempuan harus menanggung beban domestik yang berlipat di tengah keharusan mencari nafkah karena situasi ekonomi yang semakin sulit. Ketiadaan perlindungan negara berupa jaminan sosial yang memadai juga semakin dirasakan dampaknya.

Sementara itu, serikat buruh menilai biaya pendidikan yang semakin mahal, kebutuhan nutrisi keluarga yang semakin sulit dipenuhi, dan biaya menjaga kesehatan selama pandemi harus ditanggung sendiri.

Selain itu, serikat buurh juga menilai banyak tempat kerja yang tidak menyediakan perlindungan memadai untuk mencegah pekerja atau buruh dari Covid-19.

Maraknya PHK yang semakin tinggi juga dinilai membuat para buruh perempuan kesulitan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunannya juga dinilai hanya akan mempersulit kehidupan pekerja.