Faktor Apa Saja yang Pengaruhi Softbank Mundur Investasi dari Proyek IKN?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan Softbank mundur dari mega proyek tersebut. Di antaranya, Softbank telah memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi.

Menurut dia, kerugian Softbank dari Wework tahun 2020 dan Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini.

"Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor dibalik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," kata Bhima dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Faktor lainnya adalah ada indikasi kuat risiko politik dalam pembangunan IKN akan berdampak cukup tinggi. Terlebih saat ini terjadi kegaduhan soal perpanjangan masa jabatan presiden akibat rencana penundaan pemilu.

Menurut Bhima, kondisi itu membuat investor memilih wait and see ketimbang menggelontorkan investasi di IKN.

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," tambahnya.

Kondisi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketidakpastian global juga dinilai turut menjadi faktor. Investor membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.

Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggu nya rantai pasok global. Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan.

"Serta (yang juga menjadi faktor), naiknya suku bunga diberbagai negara turut meningkatkan biaya dana (cost of fund) khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi," kata dia.

Bhima menilai, ada dua konsekuensi dari mundurnya Softbank di proyek IKN. Pertama, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu, maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN.

Ia menilai, di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023, maka pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru untuk bisa mengejar pembangunan IKN.

Kedua, bila tidak ingin andalkan APBN, maka pemerintah perlu cari pengganti Softbank, entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi. Namun, kata Bhima, mencari investor untuk menggantikan Softbank bukan hal yang mudah.

"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor," ungkapnya.

Sebelumnya, padahal awal 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Softbank berniat menanam investasi hingga 100 miliar dollar AS.

Presiden Joko Widodo bahkan sudah menunjuk Ketua dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN, bersama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Namun, meski kini tidak jadi berinvestasi di IKN, Softbank menyatakan, akan terus memberikan dukungan kepada perusahaan rintisan (startup) di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Kami tidak berinvestasi dalam proyek (IKN) ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” kata SoftBank dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (12/3/2022).