Sri Mulyani: Tak Semua Barang Kena PPN 11 Persen, Ada yang Hanya 1-3 Persen

Dia bilang, pemerintah tetap mengecualikan beberapa barang/jasa yang dibutuhkan warga dari pengenaan PPN. Beberapa barang/jasa tertentu pun hanya dikenakan tarif PPN sebesar 1 persen, 2 persen, atau 3 persen.

"Supaya tidak kena (tarif PPN) 11 persen, diberikan kemungkinan untuk mendapat tarif yang hanya 1,2, dan 3 persen. Jadi bahkan enggak 10 persen. Turun menjadi 1-3 persen, itu konsep keadilan," kata Sri Mulyani dalam Talkshow Spectaxcular di Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Dalam UU HPP, tarif 1 persen hingga 3 persen diberikan kepada jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final dari peredaran usaha.

Sementara itu, PPN 0 persen diberikan kepada barang/jasa yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat, yakni kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya.

Tercantum dalam pasal 16B dan pasal 4A UU HPP, ada 15 barang/jasa yang tak kena PPN alias tarif PPN 0 persen.

Barang/jasa tersebut ialah jenis makanan dan minuman tertentu, uang dan emas batangan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Kemudian, tarif PPN 0 persen juga diterapkan pada ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

"Kalau kita sebutkan (contohnya) seperti beras. Tapi ada beras yang sangat premium, ada beras yang biasa, itulah yang kita sampaikan, yang kebutuhan bahan pokok masyarakat kita bebaskan PPN-nya," ucap Sri Mulyani.

Tarif PPN Indonesia vs di dunia

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, tarif PPN 11 persen jauh lebih rendah dibanding tarif PPN di rata-rata negara di dunia yang mencapai 15-15,5 persen.

Kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen disebutnya tidak berlebihan, meski masih jauh lebih rendah dibanding tarif pajak di negara lain. Hal ini turut dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang masih berkutat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

"(Tarif) 11 persen persen tinggi enggak? Kalau kita lihat dibandingkan banyak negara-negara di G20, di OECD, maka kita lihat bahwa PPN rata-rata di negara tersebut sekitar 15 persen, 15,5 persen bahkan," jelas dia.

Lebih lanjut, wanita yang karib disapa Ani ini menyampaikan, kenaikan tarif semata-mata untuk membuat rezim pajak yang adil dan kuat. Dia tidak memungkiri bahwa PPN dan PPh 21 adalah kontributor terbesar penerimaan pajak negara.

"Tapi, untuk yang bahan kebutuhan masyarakat pokok, kita berikan either dibebaskan atau DTP (ditanggung pemerintah) atau dengan tarif yang jauh lebih kecil, yaitu 1, 2, dan 3 persen," tandas Sri Mulyani.