Organda: Keputusan Pemerintah Perbolehkan Mudik Ambigu

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai keputusan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran tahun ini ambigu.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, persyaratan mudik yang diminta oleh pemerintah justru mempersulit masyarakat untuk mudik, khususnya masyarakat kalangan bawah.

"Iya yang tersiratnya seperti itu (melarang mudik dengan cara halus), karena masyarakat diberatkan. Karena berat kan orang jadi bingung," ujar Shafruhan kepada Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Seperti diketahui, pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik lebaran jika sudah divaksinasi boster.

Bagi masyarakat yang baru melakukan vaksin dosis 1 diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR, begitu pun dengan masyarakat yang sudah vaksin dosis 2 harus melakukan tes Antigen.

Sementara capaian vaksinasi booster per hari ini baru 8,77 persen sehingga dapat diprediksi saat masa mudik nanti akan ada lebih banyak masyarakat yang melakukan tes antigen dan PCR.

Persyaratan inilah yang akan memberatkan masyarakat kelas bawah yang mana mereka mayoritas menggunakan angkutan umum untuk mudik lebaran.

Padahal momen mudik ini sangat ditunggu oleh masyarakat setelah selama 2 tahun belakangan dilarang oleh pemerintah karena pandemi Covid-19.

"Contoh kecilnya saja, Antigen itu buat masyarakat bawah misalnya sekeluarga 5 orang dan harga antigen minimal Rp 60.000, dia mesti keluar uang cuma-cuma Rp 300.000 dan untuk balik mudik kan jadi Rp 600.000. Belum beli tiketnya. Bayangkan itu masyarakat di bawah sudah kejepit, dijepit lagi oleh kebijakan pemerintah," ucapnya.

Dia menilai, persyaratan tersebut juga tidak sejalan dengan aturan dibolehkannya kapasitas angkutan umum darat hingga 100 persen.

Selain itu, pemerintah juga akan kesulitan mengontrol pemberlakuan syarat vaksinasi Covid-19 tersebut untuk pengguna kendaraan pribadi karena berpotensi menyebabkan kemacetan.

"Menurut saya lebih baik boleh dilakukan (tes PCR/antigen) asalkan itu gratis. Kalau tidak, kasihan masyarakat kondisi ekonominya lagi terpuruk yang di level bawah. Kalau di level menengah sih tidak ada masalah mereka soal duit," tutur Shafruhan.