Menko Airlangga Minta Ridwan Kamil Percepat Penyelesaian Proyek Prioritas di Jawa Barat hingga 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek-proyek dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 202, harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat 2024.

Hal tersebut ia sampaikan ketika memimpin rapat koordinasi bersama para menteri dan pimpinan lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (11/5/2022). Rapat ini digelar untuk mendorong percepatan dalam pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Barat.

"Atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," kata dia dalam keterangan pers tertulis, Rabu (12/5/2022).

Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan hasil evaluasi terhadap 170 proyek/program yang termasuk dalam Perpres, dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 triliun. Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk mendukung hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar menyebutkan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek infrastruktur prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.

Selain itu, pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat bagian selatan. Pembangunan tol ini ditargetkan rampung pada 2024.

Proyek-proyek infrastruktur prioritas ini tentunya melibatkan Kementerian Keuangan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah. Selain itu, ada juga pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission.

Kemenkeu ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada 2024.

Tidak hanya itu, ada juga pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan biaya logistik nasional.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap agar proyek-proyek mitigasi bencana terutama di lokasi pariwisata seperti Pembangunan Breakwater Pangandaran dapat menjadi contoh upaya peningkatan resiliensi kawasan pariwisata di selatan Jawa.

Ia turut menyambut baik percepatan pelaksanaan Perpres 87/2021 ini, yang diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2 persen sampai dengan 4 persen.