Menko Airlangga: RI Harus Tingkatkan Pasar Keuangan 3 Kali Lipat agar Jadi Negara Maju

Adapun untuk menjadi negara maju, Indonesia memiliki target besaran PDB per kapita sebesar 20.000 dollar AS pada tahun 2045. Artinya, porsi pasar finansial yang dibutuhkan tidak jauh dari kisaran 400-450 persen dari PDB.

Sementara saat ini, total aset pasar finansial masih kurang dari 120 persen dari PDB. Oleh karena itu, dibutuhkan pertumbuhan pasar finansial sebanyak 3 kali lipat.

"Dengan tolok ukur negara-negara berkembang yang memiliki PDB nominal per kapita lebih dari 20.000, Indonesia membutuhkan setidaknya 3 kali lipat ukuran sektor keuangan domestik dalam 2-3 dekade mendatang untuk mendorong pertumbuhan yang diperlukan," kata Airlangga dalam IFG International Conference di Jakarta, Senin (30/5/202).

Airlangga menuturkan, meningkatkan ukuran pasar finansial hingga tahun 2045 juga harus sejalan dengan misi Indonesia menerapkan ekosistem lingkungan rendah emisi karbon.

Dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sampai 29 persen dengan upaya sendiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional. Kemudian menjadi emisi 0 karbon pada tahun 2060.

Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan emisi karbon terbesar di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 2 persen dari total emisi global pada tahun 2020.

Selain itu, sekitar 60 persen industri energi masih berbasis pada energi tidak terbarukan, seperti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Ekosistem lingkungan rendah emisi karbon dan digitalisasi ekonomi adalah fondasi bagi aspirasi negara untuk bergabung dalam status ekonomi industri (negara maju) pada tahun 2045," ucap Airlangga.

Beruntung kata Airlangga, Indonesia punya potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Di bidang teknologi dan digital, misalnya, Indonesia mengalami peningkatan penetrasi internet selama pandemi Covid-19, termasuk dalam lanskap belanja online.

Pada tahun 2020, hampir 50 persen penduduk Indonesia yang berusia antara 16-74 tahun telah terkoneksi dengan internet. Angkanya melonjak dari hanya sekitar 10 persen pada tahun 2010.

"Kami berharap dengan digitalisasi untuk momentum pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki akses yang lebih besar ke internet," ucap dia.

Namun, untuk mencapai tonggak ekonomi maju, RI tetap membutuhkan biaya yang besar. Berdasarkan perkiraan konservatif pembuat kebijakan, Indonesia membutuhkan dana minimal 25 persen dari PDB untuk mentransisi energi baru terbarukan dan mengurangi emisi karbon hingga tahun 2030.

Sedangkan pada tahun 2021, obligasi yang diklasifikasi sebagai obligasi hijau (green bond) kurang dari 2 persen dari total obligasi.

"Untuk mencapai tonggak ekonomi ini, perlu kapasitas pembiayaan yang besar. Peran pembiayaan asing sangat penting khususnya selama masa transisi. Namun, sumber pendanaan domestik yang besar merupakan prasyarat untuk pembiayaan berkelanjutan," jelas Airlangga.