Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Daftar Utang Pemerintah Indonesia yang Mencapai Rp 7.002 Triliun

Dengan besaran tersebut, rasio utang terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 38,88 persen. Lantas, kapan utang Pemerintah lunas?

Yang jelas, buku APBN Kita menegaskan bahwa portofolio utang dijaga agar terus optimal, sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien.

“Dari segi jatuh tempo, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiscal,” tulis APBN Kita, dikutip pada Minggu (26/6/2022).

Terkait hal ini, APBN tersebut juga memuat informasi seputar utang Pemerintah jatuh tempo. Disebutkan bahwa rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,7 tahun.

Adapun secara nominal, dari besaran utang Rp 7.002,24 triliun tersebut, terjadi penurunan total outstanding dan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan realisasi bulan April 2022.

“Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” tegas APBN Kita.

Rincian utang Pemerintah Indonesia

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah Indonesia didominasi oleh instrument Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,20 persen dari seluruh komposisi utang akhir Mei 2022.

Utang pemerintah berupa SBN mencapai Rp 6.175,83 triliun, sedangkan dari pinjaman sebesar Rp 825,40 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp 14,74 dan pinjaman luar negeri sebanyak Rp 811,67.

Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,68 persen. Itulah porsi utang Indonesia dalam Rupiah.

Lebih lanjut, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74 persen.

Penggunaan utang pemerintah Indonesia

Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan utang Pemerintah juga memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan.

Guna menghadapi risiko global yang saat ini bergeser pada peningkatan isu geopolitik dan dinamika kebijakan moneter AS, Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di tahun 2022, antara lain:

Adapun defisit fiskal pada APBN 2022 dianggarkan sebesar 4,85 persen, lebih rendah dari target defisit tahun 2020 dan 2021, seiring komitmen Pemerintah untuk mengembalikan defisit fiskal Indonesia di bawah 3 persen terhadap PDB mulai tahun 2023.

Realisasi APBN sampai akhir Mei 2022 mencatat surplus 0,74 persen terhadap PDB, sehingga di akhir tahun defisit APBN 2022 diharapkan dapat menurun signifikan.

Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp 868,02 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp 973,58 triliun sesuai pagu APBN 2022.

Pembiayaan utang tahun 2022 digunakan sebagai bagian dari kebijakan counter-cyclical dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menangani dampak dan risiko global lainnya,” jelas APBN Kita.

https://money.kompas.com/read/2022/06/26/081038726/daftar-utang-pemerintah-indonesia-yang-mencapai-rp-7002-triliun

Terkini Lainnya

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Whats New
Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Whats New
Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Whats New
Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Whats New
Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Whats New
Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Whats New
Diskon Tiket Kereta Keberangkatan 22-30 April, Ini Cara Belinya

Diskon Tiket Kereta Keberangkatan 22-30 April, Ini Cara Belinya

Whats New
Pasar Modal 2024, 'Outlook' Cerah dengan Sektor Perbankan yang Dominan

Pasar Modal 2024, "Outlook" Cerah dengan Sektor Perbankan yang Dominan

Whats New
ID Food: Peran Perempuan dalam Ekosistem Pertanian dan Pangan Penting, Akses Modal dan Pasar Jadi Tantangan

ID Food: Peran Perempuan dalam Ekosistem Pertanian dan Pangan Penting, Akses Modal dan Pasar Jadi Tantangan

Whats New
BUMN PalmCo Garap Kebun Sawit Terluas di Dunia, Ini Luasnya

BUMN PalmCo Garap Kebun Sawit Terluas di Dunia, Ini Luasnya

Whats New
Iran-Israel Memanas, BPS: Keduanya Bukan Negara Mitra Dagang Utama Indonesia..

Iran-Israel Memanas, BPS: Keduanya Bukan Negara Mitra Dagang Utama Indonesia..

Whats New
AirNav Bantah Ada Pesawat Jatuh di Perairan Bengga Nagekeo NTT

AirNav Bantah Ada Pesawat Jatuh di Perairan Bengga Nagekeo NTT

Whats New
Nilai Ekspor RI Melesat 16,4 Persen jadi 22,43 Miliar Dollar AS

Nilai Ekspor RI Melesat 16,4 Persen jadi 22,43 Miliar Dollar AS

Whats New
KKP Siapkan Sistem untuk Pantau Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

KKP Siapkan Sistem untuk Pantau Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

Whats New
Reksadana Pasar Uang adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Pasar Uang adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke