[POPULER MONEY] Cara Perbaiki Skor Kredit Kena "BI Checking" | Stasiun Manggarai Jadi Stasiun Sentral 2025

Skor kredit menjadi salah satu penilaian bagi perbankan dan fintech untuk menyetujui permohonan kredit seseorang.

Apabila skor kredit baik maka kemungkinan besar pengajuan kredit akan diterima, tapi jika skor kredit buruk maka kemungkinan besar akan ditolak.

Terdapat beberapa hal yang membuat skor kredit seseorang buruk, di antaranya terlambat bayar tagihan, memiliki tunggakan kredit yang menumpuk, hingga menggunakan kartu kredit melebihi limit yang ditentukan.

Bagi yang terbiasa dengan kredit bank, tentu sudah familiar dengan BI Checking. Namun sejak 2018, BI Checking sudah digantikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).

Meski sudah berganti nama, masyarakat awam bahkan hingga para pegawai bank, masih lebih familir menyebut BI Checking ketimbang SLIK OJK.

Jika skor kredit sudah terlanjur buruk apakah bisa diperbaiki? Simak tips dari IdScore untuk memperbaiki skor kredit yang buruk berikut ini:

1. Perhatikan Jatuh Tempo Tagihan

Direktur Utama IdScore, Yohanes Arts Abimanyu mengatakan, dalam mengajukan kredit, ada waktu tertentu di mana cicilan harus dibayar sebelum jatuh tempo. Hal tersebut guna menghindari penilaian kredit yang buruk.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Jokowi: Hati-hati yang Suka Makan Roti dan Mi, Harganya Bisa Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh pihak untuk selalu mewaspadai kondisi rantai pasok pangan dan energi saat ini. Hal itu terutama untuk komoditas gandum, karena Indonesia merupakan importir gandum.

Pasokan gandum dari dua negara yang dilanda konflik, Rusia dan Ukraina, terhambat. Padahal dua negara tersebut merupakan produsen besar untuk gandum di pasar dunia.

“Ini hati-hati, yang suka makan roti, yang suka makan mi (instan), bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina," kata Jokowi dikutip dari Antara, Jumat (8/7/2022).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, berbeda dengan komoditas seperti minyak goreng, gandum bukan merupakan produk Indonesia, sehingga pemerintah tak bisa mengendalikan kenaikan harganya.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Stasiun Manggarai "Full" Bertugas Jadi Stasiun Sentral Pada 2025, Bakal Layani KRL, Kereta Jarak Jauh, KA Bandara

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menjadikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang melayani KRL, kereta api jarak jauh (KAJJ), dan KA bandara.

Untuk mewujudkannya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, harus diselesaikan proyek double double track (DDT/jalur dwi ganda) Manggarai-Cikarang. Sebab, proyek DDT ini nantinya akan memisahkan antara jalur KRL dan KAJJ.

"Nantinya Stasiun Manggarai akan memiliki 18 jalur aktif untuk melayani KRL, KA Jarak Jauh, dan KA Bandara," ujarnya saat acara Ngobras di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Masih akan ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilakukan sebelum akhirnya Stasiun Manggarai dapat selesai dibangun menjadi stasiun sentral pada tahun 2025.

Selengkapnya klik di sini. 

4. WNI Belanja ke 4 Negara ASEAN Ini Tinggal Scan QR Code, Tak Perlu Tukar Uang

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke 4 negara ASEAN bakal tak perlu menukar uang dari rupiah ke mata uang 4 negara tersebut. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) dan 4 bank sentral negara ASEAN lain akan bekerja sama membentuk konektivitas pembayaran di ASEAN (ASEAN payment connectivity).

Keempat bank sentral tersebut ialah Bank Thailand, Bank Negara Malaysia, Otoritas Moneter Singapura, dan Bank Sentral Filipina.

Hal ini diungkapkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dalam diskusi virtual, Kamis (7/7/2022).

Ia mengatakan, konsep tersebut termaktub dalam ASEAN payment connectivity yang digagas untuk menjadi pionir sistem pembayaran antar negara (cross border payment).

Selengkapnya klik di sini. 

5. Terima 426.856 Aduan, Bos OJK: Semakin Meningkat dan Penanganannya Semakin Sulit...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada sebanyak 426.856 pengaduan yang telah masuk melalui aplikasi portal perlindungan konsumen sampai dengan 23 Juni 2022. Jumlah tersebut dicatat sejak aplikasi pengaduan diluncurkan pada awal 2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pengaduan terbanyak datang dari tiga isu yakni terkait sistem layanan informasi keuangan, perilaku petugas penagihan, dan legalitas lembaga jasa keuangan.

"Kami melihat angka dispute atau pengaduan semakin meningkat dan penanganannya semakin sulit. Banyak sekali pengaduan yang sulit ditangani, butuh waktu dan melelahkan. Bahkan ada yang harus sampai ke Presiden, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya," kata Wimboh, Kamis (7/7/2022).

Selengkapnya klik di sini.