Salin Artikel

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga pangan nasional terus merangkak naik, seiring dengan terganggunya rantai pasok global. Bahkan, pada Juli kemarin indeks harga komoditas kelompok pangan telah melonjak lebih dari 10 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, lonjakan harga pangan tersebut kemudian menjadi penyebab utama indeks harga konsumen (IHK) terus meningkat. Kenaikkan harga pangan juga dinilai telah melebihi batas wajar.

"Inflasi pangan 10,47 persen, mestinya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5 persen atau 6 persen," ujar dia, dalam agenda Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8/2022).

"Inflasi pangan itu adalah masalah perut, masalah rakyat, dan itu langsung ke kesejahteraan, ini bukan masalah ekonomi saja," tambah dia.

Inflasi komoditas pangan berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Pasalnya, komoditas pangan memiliki porsi besar terhadap pengeluaran masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Perry menyebutkan, secara rata-rata komoditas pangan berkontribusi terhadap sekitar 20 persen komposisi pengeluaran masyarakat. Namun, bagi masyarakat menengah ke bawah, komoditas pangan bisa berkontribusi sekitar 40 persen hingga 50 persen komposisi pengeluaran.

"Bagi masyarakat bawah itu inflasi pangan bisa 40 persen, 50 persen, bahkan 60 persen dari bobot pengeluaran masyarakat," kata dia.

Oleh karenanya, Perry menekankan pentingnya upaya penurunan harga pangan di level masyarakat. Ia menargetkan, inflasi pangan bisa ditekan ke kisaran 5 persen hingga 6 persen secara yoy.

"Jika kita bisa menurunkan 10,47 persen sampai 5-6 persen, dampak sosialnya sangat besar mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Untuk dapat menekan harga pangan, operasi pasar secara nasional perlu digencarkan. Harapannya, harga berbagai komoditas yang melonjak, seperti cabai, bawang, telur, daging, hingga minyak dapat menurun.

Lebih lanjut Perry bilang, saat ini pemerintah pusat tengah mengkoordinasikan kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran daerahnya melakukan operasi pasar.

"Dalam melakukan operasi pasar biasanya ada beberapa masalah kepastian hukum dan ada beberapa bupat atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar," tuturnya.

Selain itu, Perry juga mendorong daerah untuk melakukan kerja sama terkait pasokan komoditas pangan. Ia menyebutkan, bagi daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dapat menyalurkannya ke daerah lain.

"Kalau ada kerja sama antara pemerintah daerah ini bisa cepat," ucap dia.

https://money.kompas.com/read/2022/08/10/151500626/inflasi-pangan-tembus-10-persen-gubernur-bi--harusnya-tidak-boleh-lebih-dari-5

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Earn Smart
Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Whats New
Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Whats New
Gandeng eFishery, Amartha Bakal Salurkan Modal Rp 100 Miliar untuk Pembudidaya Ikan

Gandeng eFishery, Amartha Bakal Salurkan Modal Rp 100 Miliar untuk Pembudidaya Ikan

Whats New
5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

Whats New
Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Whats New
Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Whats New
Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

Whats New
Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntunan Kami

Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntunan Kami

Whats New
Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Whats New
Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Whats New
Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Whats New
Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Whats New
Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi 'Rice Cooker' untuk Warga Miskin

Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi "Rice Cooker" untuk Warga Miskin

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.