Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Adapun inflasi Indonesia tercatat mencapai 4,94 persen (year on year/yoy) pada Juli 2022, yang sekaligus menjadi tertinggi sejak Oktober 2015.

Ia mengatakan inflasi harga pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered price), menjadi komponen yang paling perlu diwaspadai. Inflasi volatile food tercatat 11,5 persen (yoy) dan administered price 6,51 persen (yoy) per Juli 2022.

"Yang perlu kita waspadai dari Indonesia adalah inflasi. Inflasi ini yang terutama yang didorong oleh harga pangan karena sudah mencapai 11,5 persen, dan inflasi dari harga yang diatur," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (11/8/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, inflasi pada komponen administered price perlu diwaspadai karena tidak semua sektor bisa ditahan kenaikannya. Ia bilang, dari sisi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar, Elpiji, hingga listrik tetap disubsidi pemerintah untuk menahan kenaikan harga.

Meski demikian, tak semua bahan bakar bisa ditahan kenaikannya seiring terjadinya lonjakan harga komoditas energi di pasar global. Seperti pada sektor transportasi, contohnya kenaikan harga avtur berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat.

"Tidak semuanya bisa ditahan, seperti pada beberapa harga energi dan juga transportasi, contohnya tiket pesawat yang mengalami kenaikan, sehingga ini terlihat dari inflasi pada sisi administered price di 6,5 persen," jelas dia.

Pemerintah telah menambahkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi sebesar Rp 502,4 triliun di tahun ini, atau naik Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun. Ini menjadi upaya untuk menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

"Jadi dalam beberapa barang yang diatur pemerintah, tidak semuanya bisa kami tahan, meskipun telah menaikkan subsidi energi sampai Rp 502 triliun," kata Sri Mulyani.

Ia pun menekankan, laju inflasi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk bisa dijaga baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

"Dari sisi fiskal, kami menahan inflasi administered price, melalui kebijakan subsidi, serta pada makanan dilakukan langkah-langkah dari pemerintah untuk mengamankan sektor pangan," pungkasnya.