Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Ketua Umum Forum Hukum BUMN, Puji Haryadi mengatakan, eduksi yang ditujukan kepada mahasiswa ini melibatkan 510 mahasiswa dari 19 PTN yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia. Dia mengatakan, di BUMN terdapat beberapa forum yang aktivitasnya adalah koordinasi dan konsolidasi pengelolaan tugas sesuai komunitas fungsinya.

“Termasuk, Forum Hukum BUMN yang merupakan perkumpulan sebagai wujud sinergi antar fungsi hukum di lingkungan BUMN guna mendukung maksud dan tujuan pendirian BUMN serta mendukung peran BUMN dalam pembangunan nasional,” ujar Puji, dalam siaran pers, Selasa (16/8/2022).

Puji mengatakan, melalui webinar ini, kalangan mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait sejarah BUMN, regulasi yang terkait, dan peluang-peluang dalam berkarir di BUMN.

“Dari pengalaman kami, latar belakang pendidikan hukum tidak terbatas hanya mengelola fungsi hukum, namun dapat memberikan kontribusi di fungsi selain hukum di BUMN sebagaimana nanti akan digambarkan oleh narasumber dalam webinar ini,” lanjutnya.

Kontribusi BUMN ke RI

Wahyu Setiawan, Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian BUMN mengungkapkan, BUMN berperan dalam kegiatan ekonomi negara di berbagai sektor. BUMN antara lain digunakan sebagai alat implementasi kebijakan Pemerintah melalui penugasan.

“Sepanjang NKRI ada, maka BUMN akan tetap ada sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk menangani sektor-sektor yang penting bagi negara, kewajiban pelayanan publik, dan yang secara ekonomis/politis cukup signfikan,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, kontribusi BUMN terhadap negara Republik Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun. Namun bila ditarik ke belakang lebih jauh lagi, dalam 10 tahun terakhir BUMN telah menyumbang sekitar Rp 3.395 triliun kepada negara.

“Itu terdiri dari setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk yang berasal dari dividen dan bagi hasil. Adapun total aset seluruh BUMN tutur dia, terus berkembang menjadi Rp 8.400 triliun pada akhir 2020,” ujarnya.

Tantangan digitalisasi bidang hukum

Direktur Keuangan dan Umum IFG Rizal Ariansyah mengatakan, divisi legal memiliki peran penting pada perusahaan. Legal bukan bicara hanya mengenai profesi melainkan kemampuan yang berguna diberbagai lini fungsi pekerjaan.

“Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh lulusan fakultas hukum yang ingin berprofesi menjadi Legal Officer, antara lain adalah digitalisasi di bidang hukum. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0,” ujarnya.

Ia mencontohkan digitalisasi dokumen terutama yang berkaitan dengan otentikasi, legalisasi dokumen serta pengelolaan arsip. Di samping itu, lanjut dia, sistem informasi hukum dan komunikasi hukum yang terkonektivitas dengan internet kini menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

“Penanganan perkara/perjanjian dilakukan secara online, tanpa pertemuan para pihak secara fisik, digital signature yaitu tidak menggunakan tanda tangan asli/basah serta paperless,” ucap Rizal.

BUMN Legal Summit 2022 ini nantinya akan diikuti oleh insan hukum BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sebagai momentum untuk membangun pondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.