Beda-beda Harga BBM Jika Tak Disubsidi, Versi Jokowi dan Para Menteri

KOMPAS.com - Rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite di Indonesia menuai polemik. Harga BBM dengan oktan 90 atau RON 90 ini dinilai perlu disesuaikan karena adanya kenaikan harga minyak dunia sehingga membebani APBN.

Naiknya harga Pertalite yang dijual Pertamina berpotensi membuat angka inflasi meninggi. Di beberapa daerah, antrean mendapatkan BBM subdidi dikabarkan sampai mengular.

Sejauh ini, meski harga minyak dunia melonjak, pemerintah masih menahan harga Pertalite. Sebab, pemerintah masih memberikan subsidi pertalite.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta para menterinya untuk melakukan kalkulasi cermat sebelum akhirnya memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.

Pernyataan dari Jokowi semakin menguatkan sinyal pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

Beda-beda versi Jokowi dan menteri

Dalam perkembangannya, Jokowi dan para menteri kerap menyampaikan perhitungan harga riil apabila BBM Pertalite maupun Solar tidak disubsidi pemerintah. Namun, versi Jokowi maupun para pembantunya ini berbeda-beda.

Versi Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan harga murni Pertalite mencapai Rp17.100 per liter jika tak disubsidi pemerintah. Pernyataan ini dilontarkan Kepala Negara saat Silatruahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD Jumat 5 Agustus 2022.

"Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik 7.650 harga sekarang ini kemudian naik menjadi, harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan?" tanya Jokowi dalam pemberitaan Kompas TV, 5 Agustus 2022.

"Naik 10 persen saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100 persen lebih, demonya akan berapa bulan?" kata dia lagi.

Bisa-bisa, jika harga Pertalite melambung karena tak lagi disubsidi, ekonomi Indonesia berpotensi jeblok ditambah inflasi yang naik tinggi.

"Pertumbuhan ekonominya turun tapi inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Dunia saat ini sudah berada pada possisi yang mengerikan," ucap Jokowi.

Versi Menko Airlangga Hartarto

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga keekonomian sejumlah BBM PT Pertamina (Persero) masih lebih tinggi dari harga yang dijual di SPBU.

Ia mencontohkan, dua jenis BBM yang harganya masih lebih rendah dari nilai keekonomiannya ialah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92).

Saat ini kata Airlangga, harga keekonomian Pertalite sudah mencapai Rp 13.150 per liter. Sementara di SPBU, Pertalite masih dijual Rp 7.650 per liter. Akibatnya, selisih harga harus ditanggung pemerintah lewat skema subsidi.

"(Sementara) Harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa 16 Agustus 2022.

Lebih lanjut Airlangga mengklaim, harga bensin di Indonesia saat ini masih lebih rendah dibanding sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.

Berdasarkan data yang Ia miliki, di Thailand rata-rata harga BBM dipatok Rp 19.500, Vietnam Rp 16.645 per liter, dan Filipina Rp 21.352.

"Kita relatif di bawah negara ASEAN lain," kata dia.

Versi Sri Mulyani

Berbeda dengan Presiden Jokowi maupun Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya hitungan sendiri.

Ia mengatakan Harga Jual Eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut bahwa harga Pertalite seharusnya Rp 14.450 per liter berdasarkan harga keekonomiannya. Namun, SPBU Pertamina masih menjual BBM RON 90 ini dengan harga jauh di bawahnya, yaitu Rp 7.650 per liter.

"Harga Pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp 6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara.

Angka tersebut ia dapat dengan mengasumsikan harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 105 dollar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp 14.700 per dollar AS.

Sementara itu, harga jual Solar juga dinilai masih jauh dibanding harga keekonomiannya. Sri Mulyani mengungkapkan, harga Solar saat ini sebesar Rp 5.150 per liter, sedangkan harga aslinya sudah mencapai Rp 13.950 per liter.

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi solar sebesar 63 persen atau mencapai Rp 8.800 per liter dari harga riilnya," ujar Sri Mulyani.