Luhut Minta BI dan OJK Terus Kembangkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

"Bank Indonesia dan OJK perlu juga untuk terus mengembangkan KKP Domestik sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant online maupun offline, di dalam maupun luar negeri," tutur Luhut dalam Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022).

Luhut menilai KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengembangan KKP Domestik kata dia, merupakan bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non-tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

Luhut menilai pekuncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara jadi bukti Indonesia mampu mengikuti kecepatan perubahan tekonologi digital di bidang ekonomi.

"Artinya kita tidak ketinggalan. Saya minta Bank Indonesia kemudian Perbankan, utamanya Himbara betul-betul mendampingi dan mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini platform ini," kata dia.

Luhut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bank Indonesia (BI) dan semua pihak yang telah mendukung pengembangan sistem KKP Domestik dan QRIS Antarnegara.

Dia pun mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta pihak lainnya yang mendukung penuh implementasi KKP Domestik.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memohon kepada Presiden RI agar dapat mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat mengaplikasikan KKP Domestik secara luas di daerah.

"KKP Domestik ini kiranya dapat segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh pemerintah daerah. Diperlukan dukungan dari BPD dalam rangka percepatan perluasan KKP Domestik di daerah. Kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah," harap Luhut.

Pada acara tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, dalam waktu dekat KKP Domestik ini akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang pemrosesannya dilakukan secara domestik.

"Peluncuran KKP Domestik ini kami lakukan secara cepat di bawah koordinasi Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan perbankan dengan OJK dan juga dengan Himbara khususnya Bank Mandiri, BNI, dan BRI," ujar Perry.