Kemenhub: Kompetensi Kru, Tarif, hingga Kuota BBM Subsidi Perlu Dioptimalkan untuk Angkutan Laut Perintis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengajak stakeholder dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan sinergi serta optimalisasi angkutan laut perintis demi wujudkan konektivitas di seluruh Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis dan Rede Transport TA 2022 berpendapat, ada beberapa hal yang harus diprioritaskan dan disinergikan agar layanan angkutan laut perintis dapat semakin optimal.

Meliputi pengelolaan angkutan laut perintis yang berkelanjutan dan harmonisasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam mendukung terwujudnya keselamatan maritim.

"Selain itu, ada beberapa hal lain yang juga harus disinergikan, yaitu pengawakan dan kompetensi kru kapal perintis, pengenaan tarif penumpang dan barang, ketersediaan kuota BBM subsidi, keteraturan dan kepastian jadwal perintis, pemasaran layanan angkutan perintis pada masing-masing pemerintah daerah, serta optimalisasi ruta angkutan laut perintis dan integrase dengan rute angkutan kapal PSO dan kapal tol laut serta kapal komersial lainnya," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (30/8/2022).

Peningkatan layanan oleh seluruh stakeholder dan penyelenggara pelabuhan merupakan faktor utama dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dalam hal konektivitas, produktivitas, dan ketepatan waktu layanan kapal perintis/tol laut.

Untuk itu, Arif berharap kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat mendukung penyelenggaraan Pelayanan Perintis dan Rede Transport ini dengan cara memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hendri Ginting melaporkan, pada tahun ini, telah terselenggara sebanyak 117 trayek angkutan laut perintis yang melayani 548 pelabuhan singgah.

Di mana 44 trayek dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Perintis Milik Negara, dan 73 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan pelayaran swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

Kemudian, jumlah trayek pada 2023 masih sama dengan tahun ini sebanyak 117 trayek. Hal ini menurutnya, mengidentifikasikan bahwa pemerintah tetap ingin menjaga konektivitas daerah, khususnya daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil dan Perbatasan).

Sedangkan untuk Rede Transport terselenggara 16 trayek yang dilayani oleh Pelni melalui mekanime penugasan sebagai bagian dalam mendukung program keperintisan.

Saat ini, lanjut Ginting, ruang fiskal pemerintah terbatas. Sehingga, pemerintah didorong untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien dan efektif. Oleh karena itu, pihaknya melakukan analisa faktor penumpang (passenger factor) untuk mengidentifikasi ruas-ruas trayek kapal perintis.