Inflasi "Volatile Food" Semakin Turun, Ini Langkah Strategis BI dan TPID Riau

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan, penurunan tingkat inflasi volatile food ini lantaran Provinsi Riau melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga pangannya.

"Tadi disampaikan Riau yang 7,04 persen (inflasinya), hari ini alhamdulillah sudah 5,84 persen karena bulan Agustus inflasi volatile atau pangannya sudah cukup turun," ujarnya saat membuka acara GNPIP Riau 2022, Senin (12/9/2022).

Dia menjelaskan, BI memiliki program 4K untuk menekan tingkat inflasi di daerah-daerah, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

"Kami punya program namanya 4K. Keterjangkauan harga, jadi harganya harus murah. Ketersediaan pasokan, barangnya harus ada. Kemudian kelancaran distribusi, nanti ada hubungannya ke kenaikan BBM, tentunya Pak Gubernur akan memberikan subsidi kepada transportasinya. Dan komunikasi efektif," ucapnya.

Tidak hanya itu, guna menekan inflasi di daerah Riau, pada hari ini BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau meluncurkan program untuk mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Provinsi.

Program pengendalian inflasi daerah tersebut mengoptimalkan peran BUMDes tidak hanya sebagai badan usaha, namun turut berperan dalam menjaga kesinambungan pasokan, serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai.

Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDes dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Lebih lanjut, Doni menyoroti potensi strategis 1.591 BUMDes di Riau, dimana kurang lebih 200 BUMDes yang bergerak di bidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budidaya cabai.

"BUMDes ini kan jumlahnya ribuan, tapi nampaknya yang komit 200 (BUMDes) ya pak? 200 (BUMDes) komit menghasilkan 300 ton, insya Allah," kata Doni.

Selain itu, BI dan TPID Provinsi Riau juga memiliki program pengembangan budidaya pertanian perkotaan atau urban farming penanaman cabai di lahan pekarangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Adapun, kata Doni, dalam melakukan urban farming ini, baik ASN maupun KWT akan melakukannya dibantu dengan teknologi digital.

"Jadi ini saya dengar di Pekanbaru, Dumai, Tembilahan sudah (ditanam) 65.000 bibit," tambahnya.

Disamping itu, TPID Riau juga menjalin Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa BUMD pangan di daerah produsen seperti Deli Serdang, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

"Kerja sama antar daerah kami akan sangat support karena kami juga keliling Sumbar dan Sumut agar Provinsi Riau mendapatkan pasokan yang cukup baik sehingga bisa menurunkan inflasi," tuturnya.