Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Soal Wacana Peredaran Rokok Dibatasi, Kemenko Perekonomian: Iklim Usaha Bisa Terganggu

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai revisi PP tersebut akan mengganggu iklim usaha industri hasil tembakau (IHT) sehingga berpotensi merugikan dari sisi penerimaan negara.

"Dengan adanya revisi PP 109/2012, pengawasan terhadap industri hasil tembakau akan semakin diperketat sehingga ruang gerak IHT pun menjadi terbatas. Situasi ini dikhawatirkan akan membuat IHT mengalami kontraksi yang cukup dalam dan diiringi penurunan kinerja. Padahal, industri hasil tembakau saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Susiwijono melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Lebih lanjut kata Susiwijono, revisi PP 109/2012 akan meningkatkan peredaran rokok ilegal yang justru tidak sesuai dengan tujuan kesehatan yaitu menurunkan jumlah perokok anak. Revisi ini juga akan mengancam keberlangsungan IHT legal dan memberikan peluang bagi produsen rokok ilegal untuk bertumbuh.

Menurutnya, PP yang selama ini berlaku sebenarnya telah mengatur IHT secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan dari berbagai aspek seperti kesehatan, penerimaan negara, keberlanjutan usaha hulu-hilir, serta penyerapan tenaga kerja.

Kendati demikian, usulan revisi PP 109/2012 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam hal mitigasi terhadap pihak-pihak yang terdampak.

Kemenko Perekonomian sendiri, lanjut Susiwijono, sedang dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyusun mitigasi dan penataan untuk petani, pengusaha, bahkan konsumen.

Nantinya, jelas Susiwijono, mitigasi ini pun akan menjadi bagian dari Peta Jalan (roadmap) Pengelolaan Produk Hasil Tembakau yang sedang disusun oleh Kemenko Perekonomian.

Ruang lingkup dari Peta Jalan ini mencakup pengaturan pengembangan sektor pertanian tembakau, pengaturan sektor IHT, pengendalian konsumsi produk tembakau dan optimalisasi penerimaan cukai.

"Peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau secara prinsip arah dan kebijakannya sudah sesuai dengan PP 109/2012 dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok dan menurunkan tingkat prevalensi perokok penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun," jelas dia.


Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan meminta pemerintah untuk melindungi keberlangsungan industri hasil tembakau dengan tidak merevisi PP 109/2012. Pasalnya, revisi PP 109/2012 akan memberatkan IHT yang telah berkontribusi nyata bagi penerimaan negara dan serapan tenaga kerja.

"GAPPRI dengan tegas menolak perubahan PP 109/2012. Pasalnya, kami melihat PP 109/2012 yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan," kata Henry.

Henry juga menyoroti usulan perubahan PP 109/2012 juga cenderung restriktif karena ketentuan yang diusulkan berbentuk pelarangan. Menurut Henry, peraturan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan seharusnya menitikberatkan pada pengendalian dan bukan pelarangan.

Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga memiliki hak yang sama dengan produk legal lainnya.

https://money.kompas.com/read/2022/09/13/190000726/soal-wacana-peredaran-rokok-dibatasi-kemenko-perekonomian--iklim-usaha-bisa

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Earn Smart
Cara Buka Rekening BSI Online Tanpa ke Bank, Bisa Langsung Aktif

Cara Buka Rekening BSI Online Tanpa ke Bank, Bisa Langsung Aktif

Spend Smart
Tips Memilih Saham IPO agar Tidak 'Boncos'

Tips Memilih Saham IPO agar Tidak "Boncos"

Earn Smart
Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga Mereda, Harga Minyak Dunia Naik Hampir 2 Persen

Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga Mereda, Harga Minyak Dunia Naik Hampir 2 Persen

Whats New
KAI Properti Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

KAI Properti Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pangkas 500 Karyawannya, eBay Bakal Fokus Garap Bisnis yang Menguntungkan

Pangkas 500 Karyawannya, eBay Bakal Fokus Garap Bisnis yang Menguntungkan

Whats New
Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Indonesia Pailit

Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Indonesia Pailit

Whats New
Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Earn Smart
IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

Earn Smart
Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi 'Gerah', Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi "Gerah", Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

Whats New
Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+