Pemerintah Bakal Buka Beasiswa LPDP untuk 3.256 Mahasiswa di 2023

Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR RI terkait belanja pemerintah pusat pada Selasa (20/9/2022).

"Untuk LPDP diharapkan ada pemberian beasiswa baru kepada 3.256 mahasiswa (di 2023). Sementara untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima (beasiswa LPDP) saat ini dapat kami pertahankan kontinuitas beasiswanya," ujar Isa.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk LPDP masuk ke dalam anggaran pendidikan senilai Rp 608,3 triliun yang diusulkan dalam RAPBN 2023. Anggaran itu mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 223,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 69,5 triliun.

Selain untuk kebutuhan LPDP, anggaran pendidikan juga diperuntukkan bagi program bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap 976.800 mahasiswa. Lalu untuk Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap 20,1 juta siswa.

"Selain itu, juga untuk bantuan operasional sekolah (BOS), terutama di Kemenag (Kementerian Agama), kami berharap bisa memberikan manfaat bagi 8,8 juta siswa," ungkapnya.

Kondisi sarana prasarana pendidikan di RI masih tertinggal

Lebih lanjut, Isa mengatakan, alokasi anggaran pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Hal ini mengingat dalam beberapa indikator menunjukkan pendidikan Indonesia masih tertinggal.

Terlihat dari tingkat interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction (HCI) yanng masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Selain itu, skor PISA Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk RI masih rendah di ASEAN

Lalu rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih belum memadai dan merata.

"Partisipasi pada PAUD dan perguruan tinggi yang masih tergolong rendah. Serta tingginnya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi," jelas Isa.

Oleh sebab itu, kebijakan anggaran pendidikan pada tahun 2023 diarahkan guna memecahkan permasalahan tersebut.

Anggaran diarahkan untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib berlajar dan bantuan pendidikan.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lalu untuk penguatan link and match dengan pasar kerja.

"Serta untuk pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan kualitas layanan PAUD," pungkasnya.