Harga BBM Naik, BI Perkirakan Inflasi Tembus 6 Persen di Akhir 2022

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perkiraan ini dengan mempertimbangkan dampak langsung dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) terutama BBM subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum dan harga barang lainnya.

Selain itu, diperkirakan selama 3 bulan ke depan dampak tidak langsung atau dampak lanjutan (second round impact) dari kenaikan harga BBM juga akan mulai terasa.

Baik dampak langsung maupun tidak langsung itu, dapat menyebabkan inflasi mengalami kenaikan 1,8-1,9 persen di akhir 2022 sehingga secara tahunan inflasi akan tembus 6 persen.

“Beberapa bulan ke depan dampak tidak langsungnya akan terasa dan mulai puncaknya di akhir tahun. Kemungkinan inflasi IHK sedikit lebih tinggi dari 6 persen. Kemudian melandai dan akan turun setelah itu,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Kamis (22/9/2022).

Berdasarkan Survei Pemantauan Harga BI sampai dengan pekan ketiga September 2022, inflasi IHK diperkirakan akan mencapai 5,89 persen di bulan ini.

Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, tercatat inflasi IHK pada Agustus 2022 sudah sebesar 4,69 persen secara yoy.

Sementara BI menetapkan batas sasaran inflasi sebesar 3 persen plus minus 1 persen di tahun ini. Artinya, perkiraan inflasi ini sudah melampaui batas sasaran BI.

Untuk itu, guna menekan ekspektasi inflasi tahun ini, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan lebih besar dari bulan sebelumnya yaitu 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen.

“Itu langkah kenapa kita lakukan keputusan kenaikan suku bunga 50 bps yaitu untuk secara front loaded lebih besar di awal, preemptive sebelum kejadian, dan melihat ke depan kemungkinan kenaikan secara forward looking atas ekspektasi inflasi dan inflasi inti,” ucapnya.

Selain itu, BI juga berupaya untuk membantu pemerintah menahan dampak dari kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM yaitu dengan mengendalikan pasokan dan permintaan.

“Bersama pemerintah, BI sudah melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di sekitar 18 daerah dan dengan pemerintah daerah juga mengendalikan tidak hanya inflasi pangan tetapi juga tarif angkutan,” kata Perry.

Dorongan terhadap konsumsi rumah tangga juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang menambah bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, utamanya kelompok bawah, dari dampak kenaikan inflasi sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM.

“Pemerintah terus memberikan subsidi pada tahun ini antara lain dengan pembiayaan dari BI Rp 224 triliun,” tuturnya.