Mbizmarket Bidik Kerja Sama dengan 37 Pemerintah Provinsi

Platform milik PT Brilliant Ecommerce Berjaya ini menargetkan dapat bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan 37 pemerintah provinsi hingga akhir 2022.

COO Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan, sampai dengan Oktober pihaknya telah berkolaborasi dengan 30 pemerintah provinsi. Lewat kolaborasi itu, Mbizmarket telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 911 miliar.

"Kami menargetkan penerapan Mbzmarket di sejumlah kementerian pusat dan 37 pemerintah provinsi pada akhir 2022," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/10/2022).

"Kami  telah menyiapkan berbagai program  untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mereka bisa mendorong dan memasarkan berbagai produk dalam negeri," tambahnya.

Untuk meningkatkan layanan, Mbizmarket juga sudah bekerja sama dengan  Investree menghadirkan fitur pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM, dan menggandeng Nobu Bank untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM yang membutuhkan.  

Ryn bilang, mitra pemprov yang sudah digandeng diantaranya Jawa Barat lewat program Jabar Berdering atau Jawa Barat Berbelanja Toko Daring, Provinsi Bali, Jawa Timur dengan program Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online, Jawa Tengah melalui program Blangkon Jateng dan Provinsi Bengkulu.

"Sejak Mbizmarket pertama kali dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, terjadi peningkatan yang eksponensial di dalam ekosistem penyedia, peningkatan penjual yang mendaftar hingga 3,5 kali lipat atau hampir 400 persen, jumlah transaksi meningkat 8 kali lipat atau 800 persen, dan jumlah produk yang tayang di platform Mbizmarket juga tercatat tumbuh," tuturnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali D I Ketut Adiarsa MH mengatakan mendukung eksistensi Mbizmarket sebagai pelopor platform pengadaan digital di tanah air yang mengadopsi kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah.  

"Kami terus mendorong agar pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Bali dapat 100 persen dilakukan melalui pengadaan digital, agar  transparansi dapat dicapai, lebih akuntabel, dan dari segi waktu bisa lebih cepat.  Kini di Bali, telah lebih dari 2.000 UMKM bergabung di Mbizmarket," ucapnya.